Reses DPRD Kalbar Perjuangkan Aspirasi Masyarakat di Tengah Efisiensi Anggaran

Sekadau (Suara Kalbar) – Sebanyak 65 orang anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat memulai reses di daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat. Tak terkecuali Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Aloysius.

Ia menuturkan reses yang telah diamanatkan dalam undang-undang ini dimulai dari tanggal 22 Februari hingga 1 Maret 2025. Selain menyerap aspirasi masyarakat, reses ini juga untuk melihat program-program pembangunan yang masih berkelanjutan, yang belum dan yang sudah dilakukan pemerintah daerah.

“Banyak masukan yang disampaikan, dan ini menjadi program-program yang nanti akan kita sampaikan kepada pemerintah provinsi. Sehingga muncullah program-program yang bisa diberikan ke masyarakat, ” kata Aloysius usai melakukan reses di Kabupaten Sekadau.

Aloysius menjelaskan, nantinya usulan-usulan pembangunan dari masyarakat akan disampaikan ke pemerintah, dan akan ditindakan baik itu di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional selaku pihak yang berwenang melaksanakannya.

“Kalau kami mencari aspirasi ke masyarakat seperti jalan dan jembatan dan nanti tugasnya dibagi ada yang menjadi kewenangan kabupaten, provinsi dan nasional. Nanti kita sampaikan sesuai kewenangannya, agar program-program ini tidak tumpang tindih, ” tambah politisi PDI Perjuangan tersebut.

Terkait dengan adanya efisiensi anggaran, Aloysius menyebut sejauh ini yang mengalami refocusing berkaitan dengan kinerja, contoh perjalanan dinas dari 7 menjadi 3 dan belanja alat tulis kantor (ATK) yang dikurangi. Sedangkan untuk program-program yang sudah diusulkan DPRD ke pemerintah provinsi belum ditindak lanjuti.

“Usulan-usulan yang sudah ada belum dicoret. Kita menunggu saja sampai bulan April ni, kita coba komunikasikan kembali dengan gubernur dan wagub. Mudah-mudahan aspirasi masyarakat bisa diperjuangkan, kita berharap begitu,” kata mantan Wakil Bupati Sekadau itu.

Diketahui saat ini kepala daerah se-Indonesia sedang mengikuti retreat kepala daerah di Magelang dari 21-28 Februari 2025. Masyarakat pun menantikan gebrakan para kepala daerah terpilih setelah mengikuti retreat, seiring dengan gempuran efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat.

Penulis: Tim

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS