Masa Pandemi Covid-19 Ekonomi Minus Lima Persen, Pemerintah harus Genjot Sektor Pertanian dan Perikanan

Oleh : Werudy A.S

Beberapa hari yang lalu Indonesia kembali masuk daftar 97 dari 100 negara teraman dari Covid-19. Sangat jauh dari rasa aman begitu juga dengan kondisi perekonomian kita.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) kita pada kwartal II tahun ini minus 5,32%. Jika kwartal depan juga minus, ekonomi Indonesia resmi terjerembab ke dalam resesi. Jika minus ini terjadi terus-menerus akan menambah nyata resesi terjadi di negari ini.

Ini pertanda lampu merah bagi Jokowi dan jajaran pemerintah dimasa pandemi Covid-19 ini, harus lebih ekstra lagi untuk tidak menambah minus ekonomi nasional. Dan tidak hanya mengunggulkan GDP sebagai ukuran sukses atau tidaknya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Akan tetapi pemerintah harus melihat ini dari data paradigma kita secara keseluruhan untuk melakukan langkah apa yang semestinya di ambil untuk memperbaiki kekurangan dalam merencanakan pembangunan, bukan hanya pada masa pendemi namun juga pada masa resesi.

GDP saat ini seolah-olah mengabaikan sektor pertanian sehingga menganggap sektor pertanian memberi sumbangan relatif kecil terhadap GDP ekonomi-keuangan.  Dan lebih berfokus pada sektor infrastruktur, pariwisata dan manufaktur. Serta selalu menganak tirikan sektor pertanian dan perikanan.

Terbukti pada masa Pandemi Covid-19 ini sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar 35% tenaga kerja. Seharusnya ini menjadi perhatian pemerintah untuk membenahi agar menjadi penyangga pengangguran ketika yang lain mengalami kemerosotan, dan secara otomatis juga dapat mengurangi angka kemiskinan.

Sektor pertanian dari tahun ke tahun terus mengalami kemerosotan hingga 13% dan terus diabaikan oleh pemerintah. Peran kita sebagai petani harus terus memperkuat sektor pertanian dan perikanan agar menjadi penyumbang GDP terbesar di negara agraris ini.

Kita sepakat bahwa di masa resesi Indonesia tidak ada pilihan lain selain harus beralih dan fokus pada sektor pertanian dan perikanan karena ini jalan satu-satu nya untuk tetap bertahan di masa Pandemi. Serta penanganan Virus Corona harus terus di genjot dan dana yang di keluarkan juga harus di kawal.

Persoalan ketimpangan kepemilikan lahan harus segera di lakukan reforma agraria. Agar hak pengelolaan lahan dapat di rasakan secara merata.

Bila pemerintah mendukung dan fokus pada sektor pertanian dan perikanan serta terus menjaga keragaman hayati maka makmurlah rakyat, bukan saja hanya pemilik modal dan investasi saja yang melulu di beri privilage, namun kepentingan rakyat kelas bawah juga perlu.

Dan kami meminta presiden Jokowi segera memenuhi janjinya pada tahun 2015 lalu yang mencanangkan program perhutanan 13 hektar tanah negara kepada petani. Dan kami sangat menyayangkan sikap presiden yang mendukung pengesahan RUU Minerba dan RUU Omnibus Law yang tadak ramah terhadap sosial maupun lingkungan.

Indonesia sedang mengalami kemerosotan bagai ‘telor di ujung tanduk” maka jangan sampai pertanian dan perikanan juga bernasib sama.

*Penulis adalah Ketua PPIP Himapol Fisip Untan