KPPN Putussibau Capai Realisasi Belanja Rp893,52 Miliar di Semester I 2024

Kapuas Hulu (Suara Kalbar)- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, melaporkan bahwa realisasi belanja negara di daerah tersebut pada semester pertama tahun 2024 telah mencapai Rp893,52 miliar, atau 44,23 persen dari pagu anggaran sebesar Rp2,2 triliun.

Kepala KPPN Putussibau, Sri Winarno, menjelaskan bahwa realisasi ini mencakup belanja pemerintah pusat pada satuan kerja dan lembaga di Kapuas Hulu, serta transfer ke daerah.

“Realisasi Belanja Negara itu terdiri atas belanja pemerintah pusat pada satuan kerja dan lembaga yang ada di Kapuas Hulu serta realisasi transfer ke daerah,” katanya melansir dari ANTARA, Sabtu(27/07/2024).

Winarno merinci bahwa belanja satuan kerja dan lembaga mencapai Rp164,33 miliar, atau 45,34 persen dari pagu Rp362,45 miliar. Belanja pegawai mencatat 59,17 persen dari total anggaran, sedangkan belanja modal mencapai 19,49 persen.

Capaian belanja kementerian dan lembaga hingga 30 Juni 2024, yang mencapai 45,34 persen, mendekati target rata-rata triwulan kedua sebesar 46,67 persen. Namun, penambahan pagu pada akhir triwulan kedua, seperti tambahan Rp3 miliar untuk Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kapuas Hulu serta tambahan Rp24,76 miliar untuk belanja modal Satker Kantor Imigrasi Putussibau, belum sepenuhnya terserap.

Sedangkan, Satker Kantor Imigrasi Putussibau ada tambahan pagu belanja modal sebesar Rp24,76 miliar baru terserap 4,43 persen.

Di sisi lain, realisasi transfer ke daerah pada semester I sudah mencapai Rp729,19 miliar atau 43,99 persen dari pagu Rp1,7 triliun.

Winarno berharap serapan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku dan digunakan tepat sasaran sehingga mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Winarno juga mengingatkan pentingnya implementasi transaksi non tunai dalam rangka meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pelaksanaan anggaran.

Menurutnya, terdapat 13 Satker yang belum menggunakan cash management system (CMS) agar segera berkoordinasi dengan bank mitra untuk menerapkan CMS, itu juga sebagai evaluasi tindak lanjut rekomendasi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam pengelolaan rekening pada kementerian dan lembaga yang belum memanfaatkan CMS.

“Kontribusi Satker di wilayah Kapuas Hulu dalam mendukung transaksi non tunai diharapkan dapat ditingkatkan terus walaupun berada di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia khususnya bagi Satker yang memiliki pagu belanja besar,” pesan Winarno.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS