AMAN Kalbar Desak Isu Masyarakat Adat Jadi Perhatian di Pilkada 2024

Pontianak (Suara Kalbar) – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat mendesak agar isu masyarakat adat menjadi perhatian utama bagi para bakal calon di Pilkada 2024.

Pj Ketua AMAN Kalbar, Tono, menegaskan pentingnya komitmen kepala daerah terpilih dalam melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat adat. Maka dari itu, diharapkan isu masyarakat adat menjadi perhatian di Pilkada karena persoalan masyarakat adat masih banyak. Sehingga memerlukan komitmen kepala daerah terpilih.

Tono menjelaskan bahwa berbagai persoalan masyarakat adat selama ini dipicu oleh kebijakan negara yang mengabaikan hak-hak mereka. Selain itu, konflik agraria dan perizinan di wilayah adat yang ditetapkan pemerintah sebagai hutan lindung, cagar alam, dan hutan produksi sering kali menjadi sumber masalah.

“Sehingga mengakibatkan masifnya perampasan wilayah adat, kriminalisasi masyarakat adat, penghancuran etnisitas budaya masyarakat dengan dalih pembangunan,” ujar Tono, Rabu (24/07/2024).

Sebagai lembaga yang konsisten membela hak-hak masyarakat adat, AMAN menekankan pentingnya pengakuan dan perlindungan masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945. Tono juga mendorong agar Peraturan Daerah (Perda) di Provinsi Kalbar yang mengakui perlindungan masyarakat adat segera disahkan.

“Harapannya Perda harus disahkan menjadi Perda oleh anggota DPRD baru yang terpilih. Dalam Perda ini mengakui masyarakat sebagai subjek hukum atas tanah dan wilayahnya,” terang Tono.

AMAN Kalbar saat ini telah melaksanakan MoU dengan Universitas Muhammadiyah terkait pertukaran informasi mengenai perlindungan masyarakat adat. Selain itu, mereka juga mendorong kebijakan daerah untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat.

Menurutnya peran kampus sebagai lembaga pendidikan selalu dilibatkan dalam penyusunan naskah akademik. Maka dengan MoU tersebut diharapkan semakin memperkuat upaya perlindungan masyarakat adat.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS