Fadli Zon Ingatkan Pentingnya Otokritik Parlemen Pada HUT ke-78

Suara Kalbar – Anggota DPR RI, Fadli Zon, menggarisbawahi urgensi melakukan otokritik terhadap parlemen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pesan ini dia sampaikan dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema “DPR Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju,” sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 DPR yang akan datang pada 29 Agustus.

Diskusi tersebut digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat. Fadli Zon menegaskan bahwa masyarakat memiliki pandangan terhadap kinerja DPR yang mungkin belum optimal, dan hal ini juga berlaku untuk partai politik. Oleh karena itu, dalam rangka merayakan HUT ke-78 DPR, penting untuk melakukan evaluasi internal.

“Ada kecenderungan masyarakat menilai fungsi yang seharusnya diemban oleh DPR itu mungkin belum berjalan secara maksimal, begitu juga dengan partai politik gitu, ini kalau kita lihat dari tingkat kepuasan di masyarakat. Otokritik ini saya kira penting dalam rangka (HUT) 78 tahun DPR,” kata Fadli, melansir dari ANTARA, Sabtu(26/8/2023).

Sebab, kata dia, parlemen memiliki peran vital dalam mengawal demokrasi. “Parlemen ini adalah bagian yang terpenting di dalam representasi kedaulatan rakyat dan juga fungsi kontrol terhadap eksekutif,” ucapnya.

Terlebih, lanjut dia, kontestasi Pemilu 2024 akan digelar dalam waktu kurang dari satu tahun lagi. “Karena kualitas untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang terbaik, yang termasuk juga di legislatif, itu akan ditentukan pada tanggal 14 Februari 2024,” ujarnya.

Meski parlemen memiliki peran vital dalam mengawal demokrasi, Fadli menilai peran lembaga nonparlemen tetap diperlukan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan demokrasi yang mencerminkan kepentingan rakyat.

“Sebenarnya juga kita memerlukan kontrol dari luar pemerintahan, yaitu termasuk di dalamnya adalah kontrol media, kontrol dari civil society, kontrol dari misalnya apakah gerakan mahasiswa atau ormas-ormas keagamaan dan lain-lain,” tuturnya.

Dia menambahkan bahwa penyelenggaraan demokrasi tidaklah mudah sehingga diperlukan komitmen segenap elemen bangsa dalam merawatnya, mengingat kecenderungan absolutisme akan selalu mengintai.

Adapun, lanjut dia, salah satu kunci paling penting di dalam menahan absolutisme ialah dengan pembatasan masa jabatan presiden.

“Jadi ada godaan-godaan juga di dalam demokrasi kita menuju pada absolutisme yang menurut saya sangat berbahaya, dan kalau kita tak jaga bersama-sama ini menjadi masalah juga,” kata Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS