SUARAKALBAR.CO.ID
Beranda Daerah Pontianak Wagub Kalbar Tekankan Transparansi dan Ketepatan Waktu dalam Pelaksanaan Proyek PSU 2026

Wagub Kalbar Tekankan Transparansi dan Ketepatan Waktu dalam Pelaksanaan Proyek PSU 2026

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan. SUARAKALBAR.CO.ID/Istimewa

Kubu Raya (Suara Kalbar)– Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., meminta seluruh pihak yang terlibat dalam program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Tahun Anggaran 2026 menjalankan pekerjaan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.

Penegasan tersebut disampaikan Krisantus saat membuka kegiatan penandatanganan kontrak pekerjaan program PSU 2026 di Ballroom Hotel Alimoer, Kabupaten Kubu Raya, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, pembangunan PSU menjadi salah satu upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, proses pengadaan hingga pengerjaan fisik harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dalam arahannya, Krisantus menggarisbawahi tiga aspek yang perlu diperhatikan, yaitu pengelolaan aset PSU, kepatuhan terhadap aturan pengadaan barang dan jasa, serta kedisiplinan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal.

Mengenai pengelolaan aset, ia mengingatkan adanya hasil koordinasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penertiban, pendataan, dan pengelolaan PSU sebagai aset daerah.

“Kita telah memiliki Berita Acara bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penertiban, pendataan, dan pengelolaan PSU sebagai aset daerah yang harus diselamatkan dan dijaga manfaatnya untuk kepentingan publik. Saya minta seluruh jajaran dinas terkait maupun pihak penyedia memastikan tidak ada celah penyimpangan, tumpang tindih lahan, maupun ketidaksesuaian spesifikasi teknis di lapangan. Seluruh dokumen administrasi dan serah terima aset harus tertib serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegasnya.

Selain itu, Krisantus mengingatkan pentingnya menjalankan proses pengadaan sesuai regulasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dua aturan yang secara khusus disebutkan adalah Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Ia menilai penandatanganan kontrak tidak boleh dipandang sebatas kegiatan administratif. Lebih dari itu, kontrak merupakan bentuk komitmen sekaligus ikatan hukum yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

“Seluruh pihak harus mematuhi ketentuan pengadaan, mulai dari proses e-purchasing, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengendalian mutu sesuai regulasi LKPP,” ujarnya.

Aspek berikutnya yang menjadi sorotan adalah ketepatan waktu pengerjaan. Mengingat pelaksanaan program berlangsung menjelang akhir Tahun Anggaran 2026, Krisantus meminta penyedia jasa bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengawasi jadwal pekerjaan secara cermat.

Ia mengingatkan, keterlambatan penyelesaian proyek dapat berdampak pada tertundanya manfaat pembangunan bagi masyarakat. Kondisi tersebut juga berisiko menimbulkan persoalan administrasi keuangan daerah, termasuk kemungkinan terjadinya tunda bayar pada tahun anggaran berikutnya.

“Jangan sampai pelaksanaan pekerjaan melewati masa kontrak yang telah disepakati. Keterlambatan tidak hanya merugikan masyarakat yang menanti manfaat infrastruktur ini, tetapi juga berimplikasi terhadap administrasi keuangan daerah dan berpotensi menjadi tunda bayar pada tahun anggaran berikutnya. Selain itu, terdapat konsekuensi berupa denda keterlambatan hingga pemutusan kontrak. Segera lakukan mobilisasi tenaga kerja, material, dan peralatan sejak hari pertama setelah penandatanganan kontrak, serta evaluasi progres pekerjaan secara berkala,” pesannya.

Krisantus berharap seluruh pekerjaan PSU di Kalimantan Barat dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ia menginginkan pembangunan tersebut menghasilkan infrastruktur yang memenuhi standar kualitas, selesai sesuai jadwal, dan memberikan manfaat tepat sasaran bagi masyarakat.

“Semoga penandatanganan kontrak hari ini menghadirkan infrastruktur PSU yang berkualitas, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran,” tutupnya.

Penulis: Diko En0

Komentar
Bagikan:

Iklan

Play