Polda Kalbar Ingatkan Potensi Kerawanan Demokrasi Menuju 2027, Politik Uang hingga Hoaks Jadi Ancaman
OM DitPontianak (Suara Kalbar) – Dinamika demokrasi di Kalimantan Barat menjelang 2027 diperkirakan menghadapi sejumlah tantangan politik. Persiapan tahapan awal Pemilu 2029, proses seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), revisi Undang-Undang Pemilu, hingga pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di sejumlah kabupaten berpotensi memunculkan berbagai kerawanan politik dan sosial.
Hal tersebut disampaikan Kepala Subdirektorat Politik Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda Kalimantan Barat, Kompol Aris Sutrisno, dalam seminar memperingati Milad Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMAPOL) Universitas Tanjungpura, Sabtu (14/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Konferensi Lantai II tersebut digelar pukul 13.00–15.00 WIB. Dalam pemaparannya, Aris menyoroti sejumlah persoalan yang perlu diantisipasi agar dinamika politik tidak berkembang menjadi konflik sosial.
Menurut dia, persaingan antarkandidat, praktik politik uang, politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), penyebaran berita bohong atau hoaks, hingga ketidaknetralan penyelenggara pemilu dan aparatur negara merupakan sejumlah potensi gangguan yang perlu mendapat perhatian serius.
Kerawanan tersebut, kata Aris, tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis penyelenggaraan pemilu semata. Dinamika politik yang tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu stabilitas sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
Karena itu, ia menekankan pentingnya langkah antisipatif sejak dini. Upaya tersebut meliputi pemetaan wilayah dan aktor yang berpotensi menimbulkan kerawanan, pengumpulan informasi, pendidikan politik kepada masyarakat, serta penguatan koordinasi lintas sektor.
Selain itu, pengamanan pada setiap tahapan politik dan penegakan hukum secara tegas juga dinilai penting. Aris turut mengingatkan perlunya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri agar proses politik berjalan sesuai prinsip demokrasi.
Bagi Kalimantan Barat, tantangan menuju 2027 membutuhkan keterlibatan berbagai elemen, bukan hanya aparat keamanan dan penyelenggara pemilu. Partai politik, pemerintah daerah, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta kelompok sipil memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang demokrasi tetap sehat.
Dalam konteks tersebut, mahasiswa ilmu politik memiliki posisi strategis sebagai kelompok intelektual muda. Mereka diharapkan tidak hanya menjadi penonton dalam dinamika politik, tetapi juga berperan membangun kesadaran kritis masyarakat, mengawal proses demokrasi, dan mendorong politik yang berintegritas.
Aris menegaskan bahwa stabilitas demokrasi di Kalimantan Barat menuju 2027 perlu dijaga melalui sinergi seluruh pihak. Tujuannya agar setiap proses politik berlangsung aman, damai, demokratis, dan kondusif.
Peringatan Milad HIMAPOL Untan melalui seminar ini menjadi ruang pertemuan antara perspektif keamanan dan kajian akademik dalam membaca masa depan demokrasi Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat.
Penulis: Tim Liputan





