Pengamat Politik Untan Desak Kapolda dan Perbankan Kalbar Bentuk Satgas Keamanan Siber

Pontianak (Suara Kalbar)  – Pengamat Politik sekaligus Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Tanjungpura  Pontianak, Firdaus, S.IP., M.Sos., mendesak Kapolda Kalimantan Barat bersama pimpinan perbankan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Keamanan Siber dan Teknologi Informasi (IT).

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat perlindungan dana dan data nasabah di tengah meningkatnya ancaman kejahatan siber yang menyasar sektor keuangan.

Dorongan itu disampaikan Firdaus menyusul data pemantauan FortiGuard Labs pada 7 November 2026 yang mencatat sekitar 350.600 aktivitas ancaman siber terdeteksi di Indonesia dalam kurun waktu 24 jam. Dari jumlah tersebut, sekitar 214.000 aktivitas menyasar sektor perbankan, keuangan, dan asuransi, sedangkan sektor pemerintahan mencatat sekitar 79.000 aktivitas.

Menurut Firdaus, data tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, kepolisian, dan industri perbankan di Kalimantan Barat.

Meski demikian, angka tersebut merupakan aktivitas ancaman yang terdeteksi, bukan bukti bahwa seluruh sistem perbankan berhasil diretas. Aktivitas yang tercatat juga dapat berupa pemindaian otomatis maupun percobaan serangan yang berhasil dideteksi dan diblokir.

Firdaus menilai, perkembangan ancaman siber perlu dilihat dalam perspektif keamanan ekonomi dan ketahanan negara. Transformasi digital telah mengubah pola kejahatan yang kini dapat dilakukan melalui pencurian identitas, manipulasi transaksi, penipuan elektronik hingga pengambilalihan akun perbankan.

“Keamanan perbankan bukan semata-mata urusan teknologi informasi. Di dalamnya terdapat kepentingan perlindungan masyarakat, kepercayaan publik, dan stabilitas ekonomi daerah. Karena itu, diperlukan langkah antisipatif melalui kerja sama kepolisian dan seluruh industri perbankan,” demikian pandangan Firdaus.

Dorong Kapolda Bangun Koordinasi dengan Perbankan

Firdaus menilai Polda Kalimantan Barat memiliki peran strategis dalam memperkuat koordinasi penanganan kejahatan siber, terutama yang berkaitan dengan penipuan digital, pencurian data, penyalahgunaan rekening, dan tindak pidana transaksi elektronik.

Ia mendorong Kapolda Kalbar menginisiasi pertemuan bersama pimpinan bank pemerintah maupun swasta, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta instansi terkait yang memiliki kewenangan di bidang keamanan siber.

Melalui pembentukan Satgas Keamanan Siber dan IT, diharapkan tersedia wadah koordinasi untuk mempercepat pertukaran informasi mengenai pola kejahatan digital, memperkuat deteksi dini, serta memperjelas mekanisme penanganan ketika masyarakat mengalami kerugian akibat transaksi mencurigakan.

Dalam mekanisme tersebut, kepolisian menjalankan fungsi penegakan hukum dan penyelidikan tindak pidana. Perbankan bertanggung jawab terhadap keamanan sistem dan perlindungan transaksi nasabah, sementara OJK dan BI menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya. Adapun Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dapat memberikan dukungan dalam penguatan keamanan siber.

“Satgas ini jangan hanya dibentuk untuk memenuhi kebutuhan administratif atau seremonial. Harus ada sistem kerja, pembagian tanggung jawab, saluran komunikasi, dan mekanisme respons cepat ketika terjadi insiden keamanan digital,” tegasnya.

Edukasi Masyarakat Jangan Diabaikan

Selain memperkuat sistem keamanan lembaga keuangan, Firdaus mengingatkan pentingnya perlindungan masyarakat sebagai pengguna layanan perbankan digital.

Menurutnya, berbagai modus penipuan seperti pesan singkat mencurigakan, tautan palsu, aplikasi tidak resmi, pencurian kode OTP, hingga rekayasa sosial masih menjadi ancaman yang dapat menyebabkan nasabah kehilangan akses terhadap rekeningnya.

Karena itu, Satgas IT juga diharapkan berperan dalam mendorong edukasi keamanan digital secara berkala.

Masyarakat perlu mendapatkan informasi mengenai cara melaporkan penipuan, mengamankan rekening, mengenali modus kejahatan digital, serta menghubungi pihak perbankan melalui saluran resmi.

Selain itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang memungkinkan pihak bank segera melakukan verifikasi terhadap transaksi mencurigakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Firdaus menegaskan, keamanan layanan keuangan digital memiliki hubungan erat dengan kepercayaan masyarakat. Gangguan terhadap sistem perbankan bukan hanya berpotensi menimbulkan kerugian individu, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan.

Keamanan Siber Berkaitan dengan Kedaulatan Ekonomi Daerah

Dalam perspektif ilmu politik, Firdaus memandang keamanan siber sebagai bagian dari perluasan konsep keamanan nasional.

Kekuatan negara pada era digital, kata dia, tidak hanya diukur dari penguasaan wilayah, kemampuan pertahanan militer, dan stabilitas pemerintahan, tetapi juga kemampuan melindungi infrastruktur informasi serta sistem ekonomi digital.

Menurutnya, Kalimantan Barat sebagai wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan Malaysia membutuhkan perhatian terhadap keamanan komunikasi, transaksi lintas batas, serta aktivitas ekonomi digital masyarakat.

Karakteristik wilayah perbatasan tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya membangun koordinasi keamanan digital yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Meski demikian, Firdaus mengingatkan bahwa data ancaman siber yang menjadi perhatian saat ini merupakan gambaran aktivitas pada tingkat nasional. Belum ada bukti yang menunjukkan serangan siber perbankan tersebut secara khusus menyasar Kalimantan Barat.

Karena itu, langkah antisipasi perlu dilakukan tanpa harus menunggu terjadinya insiden. Penguatan sumber daya manusia, peningkatan kemampuan investigasi digital, perlindungan data nasabah, serta koordinasi antara kepolisian dan industri perbankan menjadi kebutuhan mendesak.

Satgas IT Harus Memiliki Program Kerja Terukur

Firdaus berharap pembentukan Satgas Keamanan Siber dan IT di Kalimantan Barat tidak berhenti pada kesepakatan antarlembaga. Satgas tersebut harus memiliki program kerja yang jelas dan dapat dievaluasi secara berkala.

Beberapa agenda yang perlu menjadi perhatian antara lain pemetaan risiko keamanan digital, pertukaran informasi ancaman siber, simulasi penanganan insiden, edukasi masyarakat, serta evaluasi sistem keamanan layanan keuangan.

“Jangan menunggu sampai terjadi pembobolan rekening, pencurian data, atau gangguan layanan perbankan baru kita membangun koordinasi. Pencegahan harus menjadi prioritas. Keamanan digital merupakan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan institusi perbankan,” ujarnya.

Ia berharap Kapolda Kalimantan Barat bersama pimpinan perbankan dan lembaga terkait dapat menjadikan keamanan siber sebagai agenda koordinasi strategis daerah.

Dengan koordinasi yang kuat dan langkah pencegahan berkelanjutan, perkembangan layanan keuangan digital di Kalimantan Barat diharapkan dapat berjalan seiring dengan perlindungan dana, data nasabah, kepercayaan publik, dan ketahanan ekonomi daerah.

Penulis: Tim Liputan