Pemkab Sintang Dukung Masyarakat Daftarkan Hak Cipta dan Inventarisasi Potensi Indikasi Geografis

Sintang (Suara Kalbar)  – Pemerintah Kabupaten Sintang mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam melindungi kekayaan intelektual, sekaligus menginventarisasi berbagai potensi indikasi geografis yang dimiliki daerah. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap hasil kreativitas, inovasi, produk unggulan, serta kekayaan budaya masyarakat.

Dukungan tersebut disampaikan Staf Ahli Bupati Sintang Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Keuangan, Helmi, saat mewakili Bupati Sintang dalam kegiatan Sosialisasi Pelindungan Kekayaan Intelektual dan Inventarisasi Potensi Indikasi Geografis Kabupaten Sintang di Balai Praja Kantor Bupati Sintang, Selasa (10/11/2026).

Helmi mengatakan, kekayaan intelektual merupakan hasil olah pikir, kreativitas, inovasi, dan kemampuan manusia yang memiliki nilai ekonomi maupun budaya. Karena itu, hasil karya tersebut perlu mendapatkan perlindungan agar pencipta, penemu, pelaku usaha, maupun masyarakat memperoleh pengakuan dan kepastian hukum.

“Kita mengenal berbagai bentuk kekayaan intelektual, seperti hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, serta kekayaan intelektual komunal. Saya berharap melalui kegiatan sosialisasi ini, masyarakat Kabupaten Sintang semakin memahami bahwa pelindungan kekayaan intelektual bukan hanya urusan pemerintah atau kalangan tertentu, melainkan kebutuhan bersama,” ujar Helmi.

Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Barat yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Menurutnya, sosialisasi ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta kelompok masyarakat mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dan identifikasi potensi indikasi geografis di Kabupaten Sintang.

Helmi menjelaskan, Kabupaten Sintang memiliki kekayaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, budaya, tradisi, serta beragam produk unggulan masyarakat dengan nilai ekonomi dan karakteristik tersendiri.

Kekayaan tersebut bukan hanya menjadi identitas daerah, tetapi juga modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan daya saing Kabupaten Sintang.

“Kita memiliki berbagai produk pertanian, perkebunan, hasil hutan bukan kayu, kerajinan tangan, produk olahan pangan, serta kekayaan budaya dan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Sebagian dari kekayaan tersebut mungkin sudah dikenal luas oleh masyarakat, bahkan telah dipasarkan ke luar daerah. Namun, potensi yang besar harus diikuti dengan upaya perlindungan hukum yang memadai,” jelasnya.

Ia mengingatkan agar produk unggulan, hasil kreativitas, pengetahuan tradisional, maupun identitas budaya masyarakat Sintang tidak dimanfaatkan pihak lain tanpa pengakuan dan perlindungan yang semestinya.

Oleh karena itu, pemerintah daerah memandang perlindungan kekayaan intelektual sebagai langkah strategis untuk menjaga hak masyarakat sekaligus meningkatkan nilai tambah produk lokal.

Helmi juga menekankan pentingnya memberikan informasi dan pendampingan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengrajin, seniman, pelaku ekonomi kreatif, kelompok tani, masyarakat adat, serta berbagai komunitas lainnya.

Melalui pendampingan tersebut, masyarakat diharapkan dapat mendaftarkan dan melindungi hasil karya maupun produk yang dimiliki sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kita ingin masyarakat tidak hanya mampu menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga memahami bagaimana melindungi nama produk, merek, karya, inovasi, dan keunikan yang dimiliki,” pungkasnya.

Pemkab Sintang berharap kegiatan sosialisasi ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengidentifikasi, mendokumentasikan, serta mendaftarkan potensi kekayaan intelektual daerah.

Dengan demikian, kekayaan alam, budaya, tradisi, dan produk unggulan Kabupaten Sintang dapat terlindungi secara hukum, sekaligus dikembangkan sebagai kekuatan ekonomi dan identitas daerah.

Penulis: Tim Liputan