Mengurai Ilusi Sekolah Berstandar Internasional: Antara Modernisasi dan Dekonstruksi Karakter Generasi

Oleh: Mutiah Wijayanti, S.Pd

Rencana Pemerintah Kabupaten Kayong Utara untuk mengembangkan Sekolah Nasional Terintegrasi dengan orientasi standar internasional kembali membuka ruang perdebatan mengenai arah dan landasan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia (Kayong Satu, 15 Oktober 2026; Pontianak Post, 5 Juni 2026). Gagasan tersebut dikemas melalui berbagai janji, mulai dari peningkatan mutu pembelajaran, penguatan kompetensi global, hingga pembentukan sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam perkembangan zaman tanpa mengesampingkan nilai-nilai keagamaan. Sekilas, tawaran tersebut tampak menjanjikan. Akan tetapi, persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada paradigma pendidikan yang menjadi pijakan kebijakan tersebut. Sebab, keberhasilan pendidikan tidak cukup dinilai dari kemampuannya mengikuti perkembangan global, tetapi juga harus ditinjau dari nilai-nilai yang membentuk cara berpikir dan kepribadian generasi penerus.

Penggunaan kurikulum dan standar pendidikan internasional perlu dicermati secara kritis karena setiap sistem pendidikan memiliki landasan filosofis dan kepentingan tertentu. Kurikulum bukanlah sekadar kumpulan materi pembelajaran yang bebas dari pengaruh ideologi. Pemilihan pengetahuan, metode pengajaran, hingga penentuan kompetensi yang dianggap penting turut mencerminkan pandangan tertentu mengenai manusia dan masyarakat (Apple, 2004, Creating Difference: Neo-Liberalism, Neo-Conservatism and the Politics of Educational Reform). Dalam kerangka pemikiran sekuler-kapitalistik, orientasi pendidikan berpotensi lebih menonjolkan produktivitas ekonomi, persaingan individu, dan kebutuhan pasar dibandingkan pembentukan kepribadian yang berlandaskan nilai agama maupun sekadar nilai moral. Akibatnya, pendidikan karakter dan penguatan agama berisiko hanya menjadi pelengkap administratif, sementara pembentukan pola pikir dan pola sikap peserta didik lebih banyak diarahkan oleh orientasi materialistis dan pragmatis.

Persoalan lain adalah potensi munculnya kesenjangan baru akibat penyelenggaraan pendidikan berlabel internasional atau sekolah unggulan. Apabila akses terhadap pendidikan berkualitas bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga, sekolah dengan fasilitas dan standar pembelajaran lebih tinggi berpotensi hanya dinikmati kelompok masyarakat tertentu. UNESCO mengingatkan bahwa keterlibatan aktor non-negara dalam penyelenggaraan pendidikan dapat memunculkan persoalan ketimpangan dalam proses pembelajaran, hasil pendidikan, serta kondisi kerja tenaga pendidik apabila tidak disertai pengawasan dan kebijakan pemerataan yang memadai (UNESCO, 2021/2022, Global Education Monitoring Report: Non-state Actors in Education).

Pada saat yang sama, sekolah-sekolah di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas membutuhkan perhatian lebih serius. Data mengenai kondisi ruang kelas, sanitasi, jumlah sekolah, dan ketersediaan guru yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik menunjukkan pentingnya pemerataan kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia (BPS, 2025, Statistik Pendidikan 2025). Dengan demikian, orientasi pendidikan yang terlalu bertumpu pada keunggulan sejumlah lembaga berisiko mengabaikan kebutuhan mayoritas peserta didik yang masih memerlukan layanan pendidikan dasar yang layak.

Pemerintah daerah seharusnya menempatkan persoalan pemerataan sebagai salah satu prioritas utama sebelum mengejar pengakuan atau standar pendidikan bertaraf internasional. Tantangan pendidikan di daerah tidak semata-mata berkaitan dengan keterbatasan kurikulum atau rendahnya penguasaan bahasa asing, tetapi juga menyangkut ketersediaan ruang belajar yang memadai, distribusi tenaga pendidik, kelengkapan fasilitas pembelajaran, dan akses pendidikan bagi masyarakat di kawasan terpencil. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu, termasuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau terbelakang (UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 5 ayat (1) dan (3)). Oleh sebab itu, pembangunan sekolah dengan standar khusus semestinya tidak mengalihkan perhatian maupun sumber daya dari upaya memperbaiki kualitas sekolah yang telah melayani masyarakat luas. Mengejar reputasi global ketika persoalan mendasar belum terselesaikan justru berpotensi melahirkan kebijakan yang tidak menyentuh kebutuhan pendidikan secara menyeluruh.

Dalam perspektif Islam, penyelenggaraan pendidikan berkaitan erat dengan tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Pendidikan tidak semestinya diperlakukan semata-mata sebagai komoditas ekonomi yang kualitas dan aksesnya ditentukan oleh kemampuan finansial seseorang. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat memperoleh kesempatan pendidikan yang layak, merata, dan berkualitas tanpa diskriminasi.

Dalam konsep kepemimpinan Islam, tanggung jawab penguasa terhadap masyarakat juga ditegaskan melalui hadis Rasulullah saw. bahwa setiap pemimpin merupakan pengurus dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya (HR. Bukhari No. 2558; HR. Muslim No. 1829). Prinsip ini menjadi landasan normatif bahwa penyelenggaraan urusan publik, termasuk pendidikan, tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab penguasa.

Lebih jauh, pendidikan Islam menempatkan akidah sebagai landasan utama dalam menentukan arah dan tujuan pembelajaran. Orientasi pendidikan tidak berhenti pada penciptaan tenaga kerja yang mampu memenuhi kebutuhan industri dan pasar ekonomi, tetapi diarahkan pada pembentukan pribadi muslim yang memiliki pola pikir (aqliyyah) dan pola sikap (nafsiyyah) sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan landasan tersebut, peserta didik diharapkan tidak hanya memiliki kecakapan intelektual, tetapi juga mampu menempatkan ilmu, tindakan, dan keputusan hidup dalam kerangka tanggung jawab kepada Allah Swt.

Berdasarkan kerangka tersebut, keberhasilan pendidikan tidak sepatutnya hanya diukur melalui peringkat internasional, kemampuan berbahasa asing, atau tingkat penyerapan lulusan dalam dunia industri. Indikator keberhasilan yang lebih mendasar adalah kemampuan sistem pendidikan membentuk generasi yang memiliki keimanan, akhlak, kecerdasan, kemandirian, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, modernisasi pendidikan perlu ditempatkan secara proporsional dan tidak dimaknai sebagai kewajiban untuk mengadopsi seluruh standar maupun paradigma pendidikan dari negara lain. Pemerintah dan para pemangku kebijakan perlu mengevaluasi kembali orientasi pembangunan pendidikan agar tidak terjebak pada pencapaian simbolis yang mengabaikan persoalan mendasar masyarakat. Penguasaan ilmu pengetahuan global tetap penting, tetapi harus berjalan beriringan dengan penguatan identitas, nilai moral, pemerataan kesempatan, dan kemandirian berpikir. Dalam perspektif pendidikan Islam, pembangunan sistem pendidikan yang berlandaskan akidah merupakan jalan untuk melahirkan generasi yang tidak hanya unggul dalam penguasaan ilmu, tetapi juga memiliki kepribadian dan tanggung jawab moral. Negara pun harus menjalankan perannya sebagai pelindung dan pengurus masyarakat, sehingga pendidikan benar-benar menjadi sarana mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus membangun peradaban yang bermartabat. ***

*Penulis adalah Guru SMKN 1 Ketapang