LBH HWCI Kawal Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Anak di Sambas, Minta Hak Korban Dipenuhi

Sambas (Suara Kalbar) –  Lembaga Bantuan Hukum Humanity Women Children Indonesia (LBH HWCI) Kalimantan Barat menegaskan pentingnya pemenuhan hak korban dalam penanganan perkara dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia empat tahun di Kabupaten Sambas.

Selain mengawal proses hukum terhadap terdakwa berinisial RY yang merupakan ayah kandung korban, LBH HWCI meminta agar pendampingan hukum, pemulihan psikologis, dan pemberian restitusi turut menjadi perhatian selama proses peradilan berlangsung.

‎Ketua LBH HWCI Kalimantan Barat, Eka Nurhayati Ishak, mengatakan penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak tidak boleh hanya berorientasi pada pembuktian tindak pidana, tetapi juga harus memastikan seluruh hak korban terpenuhi.
‎
‎Hal tersebut disampaikannya setelah sidang perdana perkara tersebut digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sambas, Rabu (11/11/2026).
‎
‎”Kami berharap proses hukum tidak hanya berorientasi pada pembuktian tindak pidana, tetapi juga memastikan hak-hak korban terpenuhi. Jangan sampai anak yang sudah mengalami penderitaan justru kembali menjadi korban karena identitas dan kondisinya tidak dijaga,” kata Eka.
‎
‎Menurutnya, usia korban yang masih sangat belia membuat anak tersebut membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus selama menjalani proses peradilan.
‎
‎”Anak berusia empat tahun belum mampu memperjuangkan haknya sendiri. Karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan negara hadir memberikan keadilan bagi korban,” ujarnya.
‎
‎Eka juga meminta Jaksa Penuntut Umum mencermati seluruh fakta persidangan dan menerapkan ketentuan hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Undang-Undang Perlindungan Anak.
‎
‎Ia menilai, apabila seluruh unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan, tuntutan pidana harus mempertimbangkan beratnya perbuatan, posisi terdakwa sebagai orang tua kandung, serta dampak jangka panjang yang mungkin dialami korban.
‎
‎Di sisi lain, LBH HWCI menegaskan akan terus mengawal perkara tersebut melalui mekanisme hukum yang tersedia. Sebanyak 14 orang tim kuasa hukum disiapkan untuk mendampingi dan memastikan kepentingan korban tetap terlindungi.
‎
‎Eka juga mengajak masyarakat untuk turut mengawal jalannya persidangan tanpa melakukan intervensi terhadap kewenangan pengadilan.
‎
‎Masyarakat diminta tidak menyebarluaskan foto, alamat, maupun informasi lain yang berpotensi mengungkap identitas korban demi menghindari dampak sosial dan psikologis yang lebih luas.
‎
‎Sementara itu, Juru Bicara PN Sambas, Akhmad Fajar Adi Nugroho, mengatakan sidang perdana yang berlangsung pada Rabu tersebut mengagendakan pembacaan dakwaan.
‎
‎”Tadi sudah selesai sidangnya, dan Majelis Hakim menunda untuk minggu depan, karena hari ini hanya pembacaan dakwaan,” kata Adi.
‎
‎Ia menjelaskan, persidangan perkara dugaan kekerasan seksual terhadap anak tersebut akan dilaksanakan secara tertutup sesuai ketentuan yang berlaku.
‎
‎”Ini kan perkara asusila terhadap anak, dan sidang akan dilakukan secara tertutup,” tambahnya.
‎
‎LBH HWCI berharap proses peradilan berjalan profesional dan memberikan keadilan, sekaligus memastikan korban mendapatkan perlindungan serta pemulihan yang menjadi haknya.
‎
‎Penulis: Iqbal Meizar