Gubernur Kalbar Minta Camat Kawal Program Pembangunan hingga ke Desa

Pontianak (Suara Kalbar)  – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, meminta seluruh camat di Kalimantan Barat memperkuat koordinasi lintas pemerintahan serta mengawal pelaksanaan berbagai program pembangunan agar berjalan efektif hingga ke tingkat desa.

Menurut Norsan, camat memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan masyarakat. Karena itu, camat harus mampu memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah dapat terlaksana secara selaras serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Norsan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Camat se-Kalimantan Barat Tahun 2026 di Hotel Golden Tulip Pontianak, Senin (9/11/2026).

Ia mengatakan, peran camat tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi pemerintahan, tetapi juga mencakup koordinasi, pembinaan, pengawasan, hingga penanganan berbagai persoalan yang berkembang di wilayah masing-masing.

“Peran camat tidak hanya sebatas menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga memastikan berbagai program pemerintah benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Camat harus mampu membangun koordinasi, melakukan pembinaan, pengawasan, serta merespons berbagai persoalan yang berkembang di wilayahnya,” tegas Norsan.

Ia menilai, tantangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke depan semakin kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan aparatur kewilayahan yang memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat, mampu mengambil langkah cepat dan tepat, serta menjalin komunikasi efektif dengan seluruh pemangku kepentingan.

Norsan juga mengingatkan camat agar berperan aktif mengawal pelaksanaan program strategis pemerintah pusat yang menjadi prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Sejumlah program tersebut di antaranya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung Nelayan, serta berbagai program strategis lainnya.

Menurutnya, keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada dukungan dan koordinasi aparatur pemerintahan, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa.

“Program-program pemerintah harus dikawal bersama. Camat harus memastikan koordinasi dengan pemerintah desa berjalan baik, sehingga pelaksanaan program dapat tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Selain penguatan koordinasi, Gubernur juga meminta camat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan pendekatan yang humanis, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan pemerintah, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Untuk itu, camat diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan di wilayahnya, menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat, serta memastikan berbagai persoalan kewilayahan mendapatkan penanganan dan tindak lanjut yang tepat.

Melalui Rakor Camat se-Kalimantan Barat Tahun 2026, Norsan berharap terbangun kesamaan persepsi, penguatan koordinasi, dan komitmen bersama seluruh camat dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah.

Ia juga mengusulkan agar forum koordinasi serupa ke depan dikembangkan melalui kegiatan yang lebih interaktif, termasuk pertemuan luar ruangan atau outbound. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mempererat komunikasi sekaligus membangun kebersamaan antarcamat.

Dengan penguatan peran camat sebagai penggerak koordinasi pemerintahan di wilayah, sinergi pembangunan di Kalimantan Barat diharapkan semakin efektif. Dengan demikian, berbagai program pemerintah dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata, termasuk hingga ke pelosok desa.

Penulis: Tim Liputan