Pemprov Kalbar Perkuat Sinergi Pengelolaan DBH PPh dan DBH CHT untuk Percepatan Pembangunan

Pontianak (Suara Kalbar)  – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Tahun Anggaran 2026.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Dana Perimbangan yang dibuka Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Hendra, S.Sos., di Ruang Rapat Tengkawang, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (29/10/2026).

Rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas instansi, menyamakan persepsi, serta mengevaluasi penyaluran dan pemanfaatan dana bagi hasil agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung percepatan pembangunan daerah.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat, serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat.

Hadir pula narasumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, bersama jajaran perangkat daerah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.

Dalam sambutannya, Hendra mengapresiasi Bapenda Kalbar yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, rapat koordinasi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mendorong optimalisasi pendapatan dan pemanfaatan dana bagi hasil.

“Optimalisasi pendapatan daerah membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Melalui rapat koordinasi ini, kita berharap terbangun kesamaan persepsi dan langkah bersama untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana bagi hasil,” ujar Hendra.

Ia menegaskan, koordinasi lintas instansi diperlukan agar pengelolaan DBH PPh dan DBH CHT berjalan tepat, efektif, dan akuntabel. Kesamaan pemahaman terhadap regulasi juga menjadi faktor penting untuk memastikan proses penyaluran hingga pemanfaatan dana sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, forum tersebut diharapkan menjadi ruang bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyampaikan berbagai kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian, persoalan yang muncul dapat dibahas bersama dan dicarikan solusi melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Hendra juga menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap pemanfaatan DBH CHT agar tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya. Pengelolaan yang baik diharapkan memastikan dana tersebut mendukung program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah kabupaten/kota untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi, bertukar informasi, dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berkonsultasi langsung dengan para narasumber.

“Manfaatkan kesempatan ini untuk bertukar informasi, menyampaikan kendala yang dihadapi, dan mencari solusi konkret. Kita ingin pengelolaan dana bagi hasil semakin optimal sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat,” tutupnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemprov Kalbar berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota semakin kuat. Pengelolaan DBH PPh dan DBH CHT yang efektif, transparan, dan akuntabel diharapkan mampu mendukung pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS