Mengubah Belanja Negara Menjadi Mesin Industrialisasi

Oleh: Haris Zaky Mubarak, MA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 akan menjadi salah satu APBN terbesar dalam sejarah Indonesia. Dalam rancangan awal, belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun pada APBN 2026. Pendapatan negara direncanakan Rp3.426 triliun, sementara defisit dipertahankan 2,40% terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada saat bersamaan, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi 6% (Kementerian Sekretariat Negara, 2026). Besarnya anggaran tersebut memunculkan pertanyaan lebih mendasar daripada sekadar berapa persen belanja dapat diserap, seperti halnya berapa besar belanja negara mampu memperbesar kapasitas produksi Indonesia? Pertanyaan itu penting karena target pertumbuhan tinggi membutuhkan transformasi struktural.

Indonesia tidak cukup hanya mempertahankan konsumsi. Ekonomi membutuhkan pabrik baru, mesin, teknologi, jaringan pemasok domestik, pekerja terampil, kawasan industri efisien, dan perusahaan lokal yang mampu masuk ke rantai pasok global. Dengan kata lain, Indonesia membutuhkan industrialisasi. Karena itu, APBN seharusnya tidak sekadar menjadi instrumen redistribusi dan stabilisasi ekonomi. APBN perlu menjadi katalis pembentukan kapasitas industri. Bukan berarti negara harus memiliki atau membangun semua pabrik. Justru tugas strategis fiskal adalah menciptakan kondisi modal swasta bersedia membangun pabrik.

Belajar dari Sejarah

Sejarah ekonomi Indonesia menunjukkan negara hampir selalu mempunyai peran penting industrialisasi. Pada awal kemerdekaan, pemerintah menghadapi struktur ekonomi kolonial yang berorientasi pada ekspor komoditas. Infrastruktur dibangun terutama untuk menghubungkan perkebunan dan pertambangan dengan pelabuhan, bukan untuk membangun jaringan produksi nasional. Setelah 1966, pembangunan ekonomi bergerak menuju stabilisasi dan industrialisasi. Pada periode oil boom 1970-an, penerimaan minyak memungkinkan pemerintah membangun jalan, pelabuhan, bendungan, listrik, pupuk, industri dasar, pendidikan dan berbagai proyek produktif.

Ketika harga minyak jatuh pada 1980-an, strategi berubah. Deregulasi perdagangan, investasi dan perbankan digunakan untuk mendorong ekspor manufaktur dan investasi swasta. Transformasi tersebut menunjukkan satu pola penting: industrialisasi Indonesia selalu terjadi ketika kebijakan fiskal, investasi, perdagangan dan pembangunan infrastruktur bergerak dalam arah yang sama.

Anne Booth (1998) menunjukkan data analisis jika transformasi ekonomi Indonesia merupakan proses panjang perubahan produktivitas dan struktur produksi. Hal Hill (2000) juga memperlihatkan bahwa pertumbuhan manufaktur menjadi salah satu elemen penting perubahan struktural Indonesia sebelum krisis Asia. Masalahnya, setelah beberapa dekade pembangunan, Indonesia masih menghadapi tantangan pendalaman industri. Kita mampu menghasilkan komoditas. Kita mulai mengolah mineral. Tetapi jaringan industri komponen, mesin, teknologi dan pemasok domestik masih perlu diperkuat. Di sinilah APBN harus bekerja.

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan industri pengolahan tetap mempunyai posisi strategis. Pada triwulan II-2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% secara tahunan dan 5,45% sepanjang semester pertama. Industri pengolahan tumbuh 4,52%, sementara manufaktur nonmigas tumbuh lebih tinggi, 5,32%. Industri makanan dan minuman tumbuh 6,51%, sedangkan industri barang logam dan elektronik mencapai 8,04% (BPS dan Kementerian Keuangan, 2026). Indeks Kondisi dan Prospek Bisnis Industri Manufaktur (IKBM) pada triwulan II juga mencapai 52,31, berada dalam zona ekspansi. Pesanan, produksi, dan stok mengalami ekspansi, meskipun komponen tenaga kerja dan waktu pengiriman masih mengalami kontraksi (BPS, 2026).

Pesannya cukup jelas, Industri bergerak, tetapi ekspansi produksi belum otomatis menghasilkan ekspansi pekerjaan dengan kecepatan yang sama. Ini penting ketika pemerintah ingin fokus dalam menggunakan industrialisasi sebagai mesin penciptaan pekerjaan. Investasi industri modern semakin padat modal, teknologi dan otomatisasi. Karena itu, kualitas industrialisasi perlu dilihat tak hanya dari nilai investasi atau output, tapi juga dari keterkaitannya dengan industri domestik.

Efektivitas Investasi

Modal swasta sebenarnya sudah bergerak, dalam konteks ini realisasi investasi semester I-2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, ini mengindikasikan mulai tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Investasi tersebut menyerap sekitar 1,45 juta tenaga kerja dan telah memenuhi 49,5% target investasi 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun (BKPM, 2026). Komposisinya relatif berimbang. Penanaman Modal Asing mencapai Rp507,6 triliun atau 50,2%, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp502,9 triliun atau 49,8%.

Investasi luar Jawa bahkan mencapai Rp507,8 triliun atau 50,2%, sedikit melampaui Jawa sebesar Rp502,8 triliun. Lebih menarik lagi, investasi hilirisasi mencapai Rp300,1 triliun atau 29,7% total investasi semester pertama. Namun hilirisasi tersebut masih kuat ditopang mineral seperti bauksit, nikel, tembaga, besi-baja, dan pasir silika. Pemerintah menargetkan investasi 2027 mencapai Rp2.322 triliun, meningkat dari target 2026 Rp2.041,3 triliun. Maka masalah Indonesia sesungguhnya bukan sekadar bagaimana mengundang modal. Persoalan berikutnya adalah bagaimana APBN membuat investasi tersebut menghasilkan rantai industri yang semakin panjang.

Hilirisasi merupakan langkah penting, tetapi hilirisasi tidak identik dengan industrialisasi. Pertambangan menghasilkan bijih. Smelter menghasilkan produk antara. Tetapi nilai ekonomi yang jauh lebih besar tercipta ketika rantainya bergerak menuju material baterai, sel baterai, kendaraan listrik, penyimpanan energi, mesin, perangkat elektronik hingga penelitian material. Hal serupa berlaku untuk tembaga. Indonesia seharusnya tidak puas memproduksi katoda. Ekosistemnya perlu bergerak menuju kabel, komponen elektronik, motor listrik, peralatan industri dan berbagai produk manufaktur lainnya. Begitu pula sawit. Hilirisasi harus bergerak menuju oleokimia, biomaterial, kosmetik, farmasi dan pangan industri.

Di sinilah belanja negara mempunyai peran. APBN tidak perlu membangun setiap pabrik. Negara perlu membangun ekosistem yang membuat pabrik-pabrik tersebut ekonomis untuk dibangun. Setidaknya terdapat empat saluran yang dapat menghubungkan APBN dengan industrialisasi. Pertama adalah infrastruktur industri.Jalan menuju kawasan industri, pelabuhan, jaringan listrik, gas, air industri dan infrastruktur digital secara langsung menurunkan biaya produksi. Belanja tersebut menciptakan crowding-in effect. Investasi publik membuat investasi swasta menjadi lebih menguntungkan.

Kedua adalah modal manusia, Industrialisasi modern membutuhkan teknisi, insinyur, programmer, operator mesin, ahli material, desainer dan manajer produksi. Oleh karena itu, pendidikan vokasi tidak boleh berdiri terpisah dari kebutuhan kawasan industri. Ketiga adalah penelitian dan teknologi. Negara yang hanya menyediakan tenaga kerja dan sumber daya alam akan memperoleh bagian nilai tambah yang terbatas. APBN perlu memperbesar hubungan antara universitas, lembaga riset dan industri.

Inilah bagian yang sering terlupakan, perusahaan multinasional dapat membangun pabrik besar, tetapi jika sebagian besar mesin, komponen, jasa teknik dan bahan antara tetap diimpor, efek pengganda domestiknya menjadi terbatas. Konsep yang dibutuhkan bukan negara menggantikan pasar, melainkan negara memancing investasi pasar. Bayangkan pemerintah mengeluarkan Rp1 triliun untuk memperbaiki pelabuhan dan akses kawasan industri. Jika infrastruktur tersebut kemudian mendorong perusahaan membangun pabrik senilai Rp5 triliun, menghasilkan pemasok lokal Rp2 triliun dan menciptakan ribuan pekerjaan, produktivitas fiskalnya sangat tinggi.Sebaliknya, proyek Rp1 triliun yang mempunyai tingkat pemanfaatan rendah menghasilkan efek ekonomi jauh lebih kecil.

Industrialisasi juga tidak berlangsung di ruang kosong, Ia berlangsung di kota. Jawa masih menyumbang 56,47% ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026. Ini merupakan hasil sejarah panjang konsentrasi industri dan penduduk. Koridor Bekasi–Karawang, misalnya, berkembang karena kombinasi kedekatan dengan Jakarta, jalan tol, pelabuhan, pasar tenaga kerja dan jaringan pemasok. Tetapi keberhasilan aglomerasi kemudian menciptakan biaya baru: kemacetan, mahalnya tanah, perumahan pekerja dan tekanan lingkungan.  Namun kota yang buruk pengelolaannya justru menciptakan biaya produksi. Karena itu, transportasi massal menuju kawasan industri bukan sekadar kebijakan transportasi.

Perubahan distribusi investasi memberikan peluang besar. Untuk semester I-2026, 50,2% investasi sudah berada di luar Jawa. Bahkan 75,7% investasi hilirisasi, senilai Rp227,3 triliun, berada di luar Jawa. Namun pembangunan industri luar Jawa tidak boleh mengulangi pola ekonomi ekstraktif masa kolonial: sumber daya diambil dari daerah, diproses secara terbatas, lalu keuntungan dan kegiatan ekonomi bernilai tinggi terkonsentrasi di tempat lain. Maluku Utara, Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera membutuhkan ekosistem industri lokal. APBN harus membantu membangun politeknik, kota industri, pelabuhan, perumahan, layanan kesehatan, pemasok lokal dan konektivitas digital di sekitar pusat investasi.

Indonesia mempunyai tradisi ekonomi berbasis keluarga dan gotong royong yang kuat. Modal sosial tersebut jangan diperlakukan sebagai sisa ekonomi tradisional yang harus hilang ketika industri modern datang. Justru ia dapat menjadi fondasi pembentukan perusahaan lokal. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sekitar kawasan industri perlu didorong naik kelas dari sekadar penyedia makanan, kos dan transportasi menjadi pemasok seragam, kemasan, komponen, logistik, perawatan mesin, perangkat lunak dan jasa profesional. Dengan cara itu, industrialisasi menciptakan pengusaha baru.

Kebutuhan memperbaiki produktivitas semakin mendesak karena biaya produksi juga bergerak naik. BPS mencatat Indeks Harga Produsen secara umum pada triwulan II-2026 naik 5,62% secara tahunan. Pada industri pengolahan kenaikannya mencapai 4,94%, sedangkan sektor pengangkutan 6,01% (BPS, 2026). Artinya, perusahaan menghadapi tekanan dari berbagai sisi.Di tengah persaingan global, biaya tersebut tidak selalu dapat diteruskan kepada konsumen.

Indonesia bersaing dengan Vietnam, Thailand, Malaysia, India dan China dalam menarik investasi manufaktur. Karena itu, insentif pajak saja tidak cukup. Investor akan menghitung keseluruhan biaya: energi, logistik, tanah, pekerja, kurs, regulasi dan kepastian pasokan. Tugas APBN adalah membantu menurunkan biaya sistemik tersebut. Di sinilah APBN 2027 memperoleh makna strategis. Dengan belanja lebih dari Rp4.000 triliun dan target pertumbuhan 6%, Indonesia tidak mempunyai kemewahan membiarkan anggaran sekadar berputar sebagai pengeluaran rutin. Postur awal Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) sendiri menunjukkan belanja Rp4.097,2 triliun, pendapatan Rp3.426 triliun dan defisit 2,40% produk domestik bruto (PDB)

Setiap rupiah yang dibiayai pajak maupun utang mempunyai biaya kesempatan. Karena itu, pertanyaan fiskal Indonesia harus berubah. Jika belanja negara membangun infrastruktur yang menarik pabrik, pendidikan yang menghasilkan tenaga terampil, penelitian yang menciptakan teknologi, serta pemasok lokal yang masuk rantai produksi, APBN telah berubah dari sekadar instrumen belanja menjadi mesin industrialisasi. Sebaliknya, jika anggaran terus membesar tetapi produktivitas, teknologi dan kedalaman industri tidak meningkat, Indonesia hanya akan mempunyai APBN besar tanpa transformasi ekonomi yang sepadan.

Sejarah pembangunan Indonesia mengajarkan bahwa industrialisasi membutuhkan negara. Tetapi tantangan sekarang bukan membuat negara menjadi produsen segala sesuatu. Tantangannya justru membuat negara mampu menggunakan fiskal untuk menggerakkan investasi, memperpanjang rantai nilai dan membangun kemampuan industri nasional. Dengan investasi 2027 ditargetkan Rp2.322 triliun, peran dari APBN bukan menggantikan modal swasta.APBN harus membuat modal tersebut bekerja lebih produktif di Indonesia. Jika itu berhasil, ukuran keberhasilan belanja negara tidak lagi hanya terlihat pada laporan penyerapan anggaran.

*Penulis adalah Analis Ekonomi dan Eksekutif Peneliti Jaringan Studi Indonesia

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS