FGD Tata Kelola SPPG, Sukiryanto: MBG Diharapkan Beri Manfaat Lebih Luas

Kubu Raya (Suara Kalbar)  – Pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi perhatian dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat. Selain memastikan makanan yang disalurkan memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan, program tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penyerapan hasil pertanian dan perikanan lokal.

Hal itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Perbaikan Tata Kelola Dapur SPPG bertema “Evaluasi Pengelolaan dan Penguatan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)” yang dibuka Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto, di Aula Praja Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa (13/10/2026).

Sukiryanto berharap FGD tersebut menghasilkan masukan dan langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dapur SPPG. Menurutnya, kesiapan pengelola serta koordinasi antarpihak sangat penting, terutama karena sejumlah ketentuan teknis masih dalam proses penyempurnaan.

“Kita berharap melalui FGD ini tata kelola SPPG semakin baik. Apalagi masih ada aturan-aturan yang dalam proses perbaikan dan belum sepenuhnya memberikan kepastian. Karena itu, kita perlu mempersiapkan diri agar pelaksanaan program ini berjalan lebih baik,” ujar Sukiryanto.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan MBG, termasuk anggota DPR RI yang turut membina Himpunan Pengusaha Makanan Bergizi (HIPZI).

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, pengelola dapur, dan masyarakat diperlukan agar program berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi para penerima.

Anggota DPR RI sekaligus pembina HIPZI, Yuliansyah, turut menekankan pentingnya tata kelola SPPG yang baik dan pengawasan secara bersama-sama.

Ia menilai pemerintah daerah, instansi terkait, masyarakat, dan media memiliki peran penting dalam memastikan makanan yang disalurkan kepada anak-anak memenuhi standar kualitas yang diharapkan.

Selain mendukung pemenuhan kebutuhan gizi, Yuliansyah menyebut program MBG berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kebutuhan bahan pangan untuk dapur SPPG dapat menjadi peluang bagi petani, nelayan, dan pedagang lokal untuk memasarkan hasil produksi mereka.

566 SPPG Tersebar di 14 Kabupaten dan Kota

Sementara itu, Kepala Regional SPPG Kalimantan Barat, Sri Tolubai, mengungkapkan terdapat 566 SPPG yang tersebar di 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 487 SPPG telah beroperasi, sedangkan sebagian lainnya masih menghadapi sejumlah kendala.

Kendala tersebut antara lain berkaitan dengan infrastruktur, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Sri menegaskan, pemenuhan persyaratan sanitasi menjadi salah satu perhatian Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam forum tersebut disampaikan bahwa SPPG yang belum memenuhi ketentuan sertifikasi tidak diperbolehkan beroperasi terlebih dahulu.

Selain itu, terdapat mekanisme penghentian sementara atau suspend dengan tingkat dan durasi berbeda, bergantung pada persoalan yang ditemukan dalam pengelolaan dapur.

Dari sisi ketenagakerjaan, Sri menyebut program MBG telah menyerap sekitar 23 ribu tenaga kerja di Kalimantan Barat. Mereka terdiri atas relawan, tenaga ahli gizi, dan tenaga akuntansi.

Ia berharap manfaat program tersebut tidak hanya dirasakan melalui pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian daerah dengan melibatkan lebih banyak pemasok bahan pangan lokal.

Salah satu potensi yang dinilai perlu dioptimalkan adalah sektor perikanan. Sri menilai hasil perikanan Kalimantan Barat dapat dimanfaatkan lebih luas sebagai bahan menu MBG, sehingga kebutuhan dapur SPPG tidak hanya bergantung pada komoditas seperti ayam dan telur.

Pemanfaatan ikan lokal, menurutnya, dapat membuka peluang pasar bagi nelayan sekaligus memperluas variasi sumber protein dalam menu makanan yang disediakan.

Penanganan Insiden Harus Sesuai Prosedur

Selain tata kelola dapur dan pemenuhan standar sanitasi, Sri mengingatkan pentingnya prosedur penanganan yang tepat apabila muncul dugaan insiden dalam pelaksanaan program MBG.

Ia menekankan bahwa penentuan penyebab suatu kejadian harus didasarkan pada hasil pemeriksaan pihak berwenang, termasuk pemeriksaan laboratorium apabila diperlukan.

Koordinasi dengan tenaga kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dinas terkait, serta aparat kepolisian juga diperlukan agar proses pemeriksaan dan tindak lanjut berjalan sesuai prosedur.

Melalui FGD tersebut, seluruh pihak diharapkan dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan kepatuhan terhadap standar kesehatan dan keamanan pangan, serta membangun sistem pengawasan yang lebih efektif.

Dengan pengelolaan dapur SPPG yang semakin baik, program MBG diharapkan tidak hanya mendukung pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga memperluas penyerapan hasil pertanian dan perikanan lokal serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Kalimantan Barat.

Penulis: Diskominfo KKR

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS