Buka Rakor TP Posyandu, Bupati Sanggau Dorong Transformasi Layanan Primer dan Perkuat Peran Camat

Bupati Sanggau saat membuka kegiatan Evaluasi TP Posyandu. SUARAKALBAR.CO.ID/COK

Sanggau (Suara Kalbar) – Bupati Sanggau Yohanes Ontot membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kegiatan TP Posyandu dalam rangka mendukung transformasi layanan primer dalam Posyandu dan UPKD/K di salah satu hotel di Sanggau, Kamis (22/10/2026).

Usai membuka kegiatan, Bupati Yohanes Ontot menjelaskan capaian transformasi Posyandu di Kabupaten Sanggau yang terus menunjukkan progres.

“Tadi kan sudah saya ingatkan, dari 671 lalu 683, jadi persentasenya menjadi 82,9 persen,” ujar Bupati.

Menurutnya, transformasi Posyandu menjadi layanan primer diharapkan mampu memitigasi berbagai persoalan kesehatan di tingkat kecamatan dan desa.

“Nah tentu dengan adanya transformasi ini lebih memitigasi persoalan-persoalan yang di masing-masing kecamatan dan desa. Dan saya minta para camatnya lebih proaktif, karena ini kan lebih banyaknya di kecamatan dan desa, oleh karena itu peran camat sangat strategis,” pintanya.

Bupati juga meminta seluruh OPD terkait untuk bersinergi dan mendukung penuh pelaksanaan transformasi tersebut agar semangat kerja di lapangan semakin kuat dan maksimal.

Terkait anggaran, Bupati menyebut dukungan tidak hanya dari pemerintah daerah tetapi juga pemerintah pusat.

“Saya kira bukan hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat juga memang backup ini. Termasuk daerah, tapi yang lebih dominan ini pusat. Karena memang program Presiden ini kan untuk mempercepat Indonesia Emas tahun 2045. Di berbagai sisi, terintegrasi, berjalan serempak. Contohnya MBG termasuk Posyandu juga KDMP itu salah satu menyiapkan perangkat untuk Indonesia mencapai Indonesia Emas tahun 2045,” jelasnya.

Menanggapi isu kapasitas kader Posyandu yang masih lemah, Bupati menilai para kader sebenarnya sudah sangat terlatih, namun perlu pembinaan berkelanjutan.

“Kalau kader ini kan sebenarnya mereka sudah sangat terlatih. Cuma mungkin harus dibina terus, dibimbing, diberikan motivasi agar mereka bekerja lebih bersemangat lagi,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah memberikan dukungan anggaran dan insentif yang lebih baik bagi para kader, mengingat peran mereka sangat vital dalam penanganan stunting dan pelayanan kesehatan primer.

“Ini kan untuk stunting tidak hanya Posyandunya tapi orangnya, berbagai elemen yang harus kita satukan dalam Posyandu ini untuk menurunkan stunting dalam rangka menghadirkan Indonesia Emas 2045,” harapnya.

Bupati juga menyoroti keluhan di lapangan terkait kecilnya insentif kader Posyandu yang hanya sekitar Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu.

“Tadi kan sudah saya ingatkan. Waktu saya di Magelang, waktu ikut retret bela negara, Pak Presiden ngomong dengan Menteri, mereka nanti lebih didorong dari sisi honornya, dari 300 ribu mungkin bisa jadi 1 juta. Karena yang ngurus bayi, ngurus lansia, ngurus anak-anak ini kan, kalau tidak diberikan insentif yang memadai, mereka tidak akan semangat. Kalau hanya Rp 200 ribu kan, minyak sekarang berapa, PP nya habis kan,” ungkap Bupati.

Ia meminta Kepala Dinas terkait untuk mengusulkan peningkatan insentif kader kepada pemerintah provinsi dan kementerian.

Terkait isu penurunan dana bantuan penanganan stunting dari pusat, Bupati menegaskan Pemkab Sanggau tetap konsen melalui kolaborasi anggaran pusat dan daerah.

“Ini kan ada kolaborasi antara anggaran pusat dan daerah, dan kita memang konsen terkait bagaimana mengatasi stunting. Memang anggarannya ada di OPD terutama di Dinas Kesehatan. Tapi banyak lagi, misalnya di PKK, PKK ini juga ada berbagai kegiatan yang terkait dengan stunting, ada yang melekat di OPD, tapi GOW juga misalnya, ada juga pembinaan Posyandu, DWP. Jadi di luar yang ada di kementerian, daerah sudah memberikan support juga di organisasi yang ada di bawah kita, PKK, GOW dan DWP,” pungkasnya.

Penulis: Darmansyah