Thailand Perketat Pengawasan Mobil Listrik, Aduan Konsumen Capai 1.348 Kasus

Suara Kalbar – Pemerintah Thailand memperketat pengawasan terhadap penjualan kendaraan listrik (EV) setelah jumlah pengaduan konsumen terkait kendaraan listrik melonjak dalam beberapa tahun terakhir.

Badan Perlindungan Konsumen Thailand melakukan inspeksi terhadap penjualan mobil listrik dari wilayah Bangkok hingga sejumlah daerah di provinsi. Pada saat yang sama, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tanggung Jawab Barang Cacat Produksi juga memasuki tahap peninjauan pasal demi pasal oleh komite parlemen.

Dua langkah tersebut berjalan beriringan setelah jumlah pengaduan masyarakat terkait kendaraan listrik mencapai 1.348 kasus sepanjang periode 2024 hingga 2026.

Dikutip dari Autopro, Minggu (20/9/2026), langkah pengawasan diawali pada 12 Mei 2026. Menteri Perlindungan Konsumen di Kantor Perdana Menteri Thailand, Suphamas Isarabhakdi, saat itu memimpin inspeksi ke sejumlah ruang pamer kendaraan listrik.

Dalam inspeksi tersebut, setiap unit kendaraan yang dipajang diwajibkan mencantumkan informasi secara transparan. Informasi itu mencakup jarak tempuh aktual hingga spesifikasi baterai.

“Berdasarkan regulasi yang berlaku, produsen atau dealer yang melanggar ketentuan ini terancam sanksi tegas berupa hukuman penjara hingga enam bulan atau denda sebesar 100.000 baht (sekitar Rp 45 juta),” tulis Autopro.

Pengawasan kemudian diperluas ke berbagai wilayah Thailand. Pada 11 Juli 2026, Suphamas menginstruksikan Pradermchai Bunchuailua, Patcharin Samsiriphong, dan Sekretaris Jenderal Ronnarong Poolpipat untuk memperluas inspeksi secara nasional.

Operasi yang sebelumnya berfokus di Bangkok dan sekitarnya kemudian menyasar wilayah provinsi. Penindakan dilakukan langsung di lokasi apabila petugas menemukan pelanggaran.

Aturan mengenai kewajiban pelabelan sendiri telah berlaku sejak 21 Maret 2026. Penjual diwajibkan memberikan informasi mengenai asal-usul paket baterai, ketentuan garansi, hingga ketersediaan suku cadang.

Berdasarkan data gabungan lembaga terkait, dari 1.348 laporan pengaduan yang masuk sepanjang 2024-2026, total kerugian konsumen diperkirakan mencapai 103 juta baht atau sekitar Rp46,3 miliar. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 402 kasus yang diselesaikan melalui jalur mediasi.

Keluhan After-Sales Mendominasi

Dari 792 kasus yang ditangani langsung Dewan Konsumen Thailand, persoalan layanan purna jual (after-sales) menjadi keluhan terbanyak. Jumlahnya mencapai 451 kasus atau sekitar 56 persen.

Masalah tersebut antara lain mencakup 329 laporan mengenai penutupan pusat layanan resmi maupun promosi fasilitas yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, terdapat 94 kasus yang berkaitan dengan lamanya waktu tunggu suku cadang.

“Lembaga tersebut bahkan menemukan banyak kasus di mana mobil listrik milik konsumen tidak dapat digunakan selama lebih dari 60 hari hanya karena kelangkaan komponen pengganti,” jelas Autopro.

Merek kendaraan listrik asal China, NETA, tercatat sebagai merek yang paling banyak menerima keluhan, yakni 667 kasus. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan 2024 ketika hanya terdapat dua keluhan.

Ketua Komite Perlindungan Konsumen DPR Thailand, Kantaphong Prayoonsak, mengatakan lebih dari 100 konsumen mengalami kerugian finansial secara langsung. Selain itu, lebih dari 25.000 pengguna disebut turut terdampak persoalan tersebut.

Tingginya angka pengaduan terjadi ketika pasar kendaraan listrik Thailand justru berkembang pesat. Data Departemen Transportasi Darat Thailand menunjukkan pendaftaran mobil listrik murni baru pada 2025 mencapai 147.571 unit, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2024.

Secara kumulatif, jumlah mobil listrik murni yang beroperasi di jalan Thailand mencapai 372.703 unit. Sebagian besar pasar tersebut diisi oleh merek-merek asal China.

Namun, pertumbuhan penjualan tersebut diikuti persoalan pada jaringan layanan purna jual sejumlah merek. Jaringan dealer NETA, misalnya, dilaporkan berkurang dari 60 lokasi menjadi sekitar 40 lokasi setelah perusahaan induknya di China mengalami kebangkrutan.

Pada awal Mei 2026, salah satu dealer Deepal di Bangkok juga mengakhiri kerja sama dengan Changan Thailand. Sementara itu, pada awal 2026, sejumlah pusat layanan GAC AION di Bangkok memilih tutup atau beralih menjual merek lain. Rumor mengenai penarikan GAC AION dari pasar Thailand sebelumnya telah dibantah.

RUU Tanggung Jawab Produk Dipercepat

Di tengah meningkatnya persoalan konsumen, pemerintah dan parlemen Thailand juga mempercepat pembahasan RUU tentang Tanggung Jawab Barang Cacat Produksi. RUU tersebut sebelumnya telah tertunda selama lebih dari satu dekade.

Pembahasan kembali dimulai setelah kabinet memutuskan mengajukan kembali RUU tersebut ke parlemen pada 12 Mei 2026. Selanjutnya, rancangan resmi ditetapkan pada 16 Juni, mendapat persetujuan prinsip dari DPR pada 24 Juni, dan rapat perdana komite peninjau digelar pada 1 Juli dengan memilih Supachai Jaisamut sebagai ketua.

Dalam rancangan terbaru, beban pembuktian kerusakan dialihkan dari konsumen kepada pihak penjual. Untuk barang umum, kerusakan yang ditemukan dalam enam bulan pertama dianggap sebagai cacat sejak awal produksi.

Khusus kendaraan, masa perlindungan tersebut diperpanjang menjadi satu tahun atau hingga kendaraan menempuh jarak 10.000 kilometer.

RUU tersebut juga mengatur kewajiban penjual menyelesaikan perbaikan maksimal dalam waktu 90 hari. Konsumen yang membeli kendaraan secara kredit juga mendapatkan hak untuk menunda pembayaran cicilan selama kendaraan menjalani proses perbaikan atau penggantian unit.

Saat ini, komite peninjau RUU masih melakukan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan sebelum memasuki pembahasan pasal demi pasal.

Dewan Konsumen Thailand juga mendorong mekanisme pendukung lainnya, termasuk hak konsumen untuk memperbaiki produk (right to repair) serta mekanisme penarikan kembali (recall) produk cacat yang efektif.

Perkembangan kebijakan tersebut menjadi perhatian bagi industri otomotif di kawasan Asia Tenggara. Pasalnya, sejumlah merek kendaraan listrik yang beroperasi di Thailand juga memasarkan produknya di negara lain, termasuk Indonesia dan Vietnam.

Sumber:Beritasatu.com