PWI Kalbar Gelar Rapat, Bahas Rekrutmen Anggota Lewat OKK Hingga Rencana Bedah APBD

Pontianak  (Suara Kalbar) – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Barat menggelar rapat bulanan secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (29/9/2026) malam.

Rapat tersebut membahas sejumlah agenda organisasi, mulai dari pembenahan sekretariat, evaluasi kepengurusan kelompok kerja (pokja) PWI di kabupaten, hingga penyempurnaan website PWI dari tingkat pusat.

Selain itu, pengurus juga membahas pemanfaatan akun media sosial untuk mendukung program organisasi serta persiapan dan penetapan kepanitiaan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) ke-VI Tahun 2026.

Usai rapat internal pengurus PWI Kalbar, kegiatan dilanjutkan dengan rapat bersama pengurus PWI Kabupaten Sekadau, Ketapang, dan Sintang.

Dalam pertemuan tersebut, masing-masing pengurus kabupaten menyampaikan perkembangan organisasi serta program kerja yang tengah dan akan dilaksanakan.

Ketua PWI Kalbar, Kundori, mengatakan rapat bulanan tidak hanya menjadi forum evaluasi, tetapi juga momentum untuk memperkuat silaturahmi serta membangun komunikasi antarpengurus.

“Kita berharap, kegiatan yang sudah dilaksanakan atau yang belum, tetap kita evaluasi dalam rapat,” ujar Kundori.

Menurutnya, evaluasi secara berkala diperlukan agar berbagai program organisasi dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat bagi anggota maupun masyarakat.

Dalam rapat tersebut, persiapan OKK ke-VI yang akan digelar di Kabupaten Sanggau juga menjadi salah satu agenda pembahasan.

Selain agenda internal organisasi, PWI Kalbar mendorong agar organisasi pers dapat mengambil peran dalam memberikan kontribusi sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pembangunan di Kalimantan Barat.

Salah satu gagasan yang dibahas yakni menggelar dialog atau seminar bertajuk “Bedah APBD” di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi ruang diskusi publik untuk membedah program dan kebijakan anggaran pemerintah daerah, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah.

“Tujuannya, apa yang sudah diprogram pemerintah, juga perlu diketahui publik apakah yang dianggarkan sesuai kepentingan masyarakat,” kata Kundori.

PWI Kalbar menilai keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam memahami APBD penting untuk mendorong pembangunan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

 Penulis: Humas PWI Kalbar

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS