Paripurna Jawaban Eksekutif, Pemkab Sanggau Fokuskan APBD Perubahan 2026 untuk Kepentingan Masyarakat

Susana Herpena (suarakalbar.co.id/cok)

Sanggau (Suara Kalbar) – Pemerintah Kabupaten Sanggau melaksanakan Rapat Paripurna Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sanggau terkait Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 di ruang rapat lantai 3 DPRD Sanggau, Selasa (22/09/2026).

Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, mengatakan jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi tersebut menjadi masukan penting dalam menentukan arah kebijakan APBD Perubahan 2026.

“Hari ini kita melaksanakan paripurna jawaban atas pemandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sanggau, di mana jawaban dari Bapak Bupati tentunya ini adalah beberapa saran dan pendapat masukan yang tentunya akan menjadi pembahasan utama di pihak eksekutif dalam menentukan arah APBD perubahan tahun 2026,” ujar Wabup usai paripurna.

Ia menegaskan, pembahasan APBD Perubahan tetap berada dalam koridor Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja), serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026.

“Tentunya ini tidak keluar dari koridor RKPD dan juga tentunya Renja dan juga KUA dan PPAS anggaran tahun 2026 yang diusulkan. Jadi hanya tinggal bergeser dan nanti untuk pengesahan itu di tanggal 28 September 2026 mendatang,” jelasnya.

Wabup menambahkan, rapat gabungan tidak dilanjutkan karena Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelumnya sudah melakukan rapat bersama Badan Anggaran DPRD terkait pembahasan APBD Perubahan secara umum.

“Jadi kita tidak melanjutkan juga di sini rapat gabungan karena mereka kemarin juga dari tim anggaran sudah rapat dengan pihak Banggar dan disitu sudah dibahas untuk APBD perubahan secara umum,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Sanggau, lanjut Wabup, berkomitmen untuk lebih fokus pada skala prioritas yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Mulai kita lihat artinya kita juga mengucap dan komitmen bahwa lebih fokus kepada skala prioritas yang langsung menyentuh kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Beberapa skala prioritas tersebut meliputi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

“Artinya kita melanjutkan ada beberapa skala prioritas, yang memang seperti penanganan karhutla, terutama kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang menjadi skala prioritas di Kabupaten Sanggau,” ujarnya.

Ia menyebut, pergeseran anggaran dalam APBD Perubahan 2026 tidak terlalu banyak dan tetap fokus pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan karhutla di 15 kecamatan.

“Memang pergeseran kita tidak terlalu banyak, artinya di perubahan hanya bergeser dari beberapa anggaran, artinya kita tetap fokus kepada prioritas yang langsung menyentuh pada masyarakat Kabupaten Sanggau, terutama kemarin di BTT juga, yang masuk di perubahan, yaitu untuk penanganan karhutla 15 kecamatan,” tutupnya.

Penulis: Darmansyah