Hadapi Karhutla dan Air Payau di Kalbar, Didorong Mitigasi Konkret dan Terpadu

Pontianak (Suara Kalbar) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong langkah mitigasi yang lebih konkret dan terpadu untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta persoalan air payau yang berulang setiap tahun di sejumlah wilayah.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan  saat memimpin Rapat Koordinasi Mitigasi Karhutla Provinsi Kalimantan Barat di Ruang Arwana, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (24/9/2026).

Rapat koordinasi tersebut membahas strategi mitigasi dan penanganan karhutla ke depan, sekaligus menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah konkret menghadapi karhutla dan persoalan air payau.

Krisantus mengatakan, karhutla dan air payau merupakan persoalan yang terus berulang dan dampaknya dirasakan langsung masyarakat. Karena itu, diperlukan langkah antisipasi yang lebih terencana agar dampaknya dapat ditekan pada tahun-tahun berikutnya.

“Terlepas dari adanya El Nino di tahun 2026 ini yang menyebabkan tingginya potensi kebakaran, tentunya kita juga harus bersiap sedia dengan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah kembali terulangnya bencana karhutla sebesar ini di tahun yang akan datang,” ujar Krisantus.

Menurutnya, karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan vegetasi dan lingkungan. Dampaknya meluas ke berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, perekonomian, transportasi hingga aktivitas pemerintahan.

Kabut asap yang ditimbulkan karhutla dapat menurunkan kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Kondisi tersebut juga dapat mengganggu penerbangan, transportasi darat dan sungai, kegiatan belajar mengajar serta produktivitas masyarakat.

“Yang menyebabkan potensi kebakaran, tentu kita juga harus bersiap sedia dengan berbagai langkah. Karena ini terjadi hampir setiap tahun. Air payau setiap tahun. Asap setiap tahun, walaupun tingkat keparahannya tidak seperti tahun ini,” katanya.

Krisantus menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh hanya dilakukan setelah api muncul. Pencegahan dan mitigasi harus dimulai lebih awal, dilakukan secara terukur serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Tentu kita tidak bisa berdiam diri. Oleh sebab itu, pada forum yang baik ini, kita semua kumpul di sini. Mari kita memberikan sumbang saran, pemikiran yang konstruktif, holistik, dalam rangka mencari langkah-langkah konkret ke depan: mitigasi terhadap karhutla, kemudian mengatasi air yang selalu asin setiap tahun,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Wagub Kalbar meminta perangkat daerah, Forkopimda, akademisi, BMKG, BRGM serta perusahaan perkebunan memperkuat pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi karhutla.

Menurutnya, upaya penanganan tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika kebakaran terjadi maupun pemberian bantuan air bersih yang sifatnya sementara.

Sedikitnya terdapat tiga aspek yang didorong untuk diperkuat, yakni pencegahan dan kesiapsiagaan, penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung deteksi dini dan penanganan karhutla.

Sementara untuk menghadapi persoalan air payau yang berulang, Krisantus mendorong percepatan pembangunan reservoir dan sarana penampungan air baku. Selain itu, diperlukan kajian pembangunan instalasi pengolahan air payau menjadi air tawar.

Ia menilai persoalan air membutuhkan perencanaan jangka panjang dan sinergi lintas sektor sehingga masyarakat tetap memiliki akses terhadap sumber air yang memadai, terutama saat musim kemarau.

“Harapan kita, apa yang kita bahas hari ini tidak berhenti pada rapat saja. Harus ada langkah konkret yang bisa kita tindak lanjuti bersama, sehingga persoalan yang terus berulang setiap tahun ini dapat kita mitigasi dengan lebih baik,” pungkasnya.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS