Pemprov Kalbar Luncurkan Forum TSBLP/CSR, Perkuat Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pembangunan Berkelanjutan

Jakarta (Suara Kalbar) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat resmi meluncurkan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSBLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung percepatan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Barat.

Peluncuran forum tersebut berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (9/7/2026) malam, dan dihadiri jajaran direksi perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Barat, para bupati dan wali kota se-Kalbar, pimpinan perangkat daerah, serta sejumlah mitra strategis.

Peresmian Forum TSBLP/CSR ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, yang disaksikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan bahwa keberadaan Forum TSBLP/CSR merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor swasta di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.

“Kita ingin memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha agar pembangunan di Kalimantan Barat dapat berjalan lebih cepat, merata, dan berkelanjutan. TSBLP atau CSR harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ria Norsan.

Menurutnya, berbagai indikator pembangunan Kalimantan Barat menunjukkan tren yang semakin positif.

Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,39 persen pada 2025 menjadi 6,14 persen pada 2026. Tingkat kemantapan jalan provinsi juga naik menjadi 65,06 persen, sementara cakupan layanan air minum telah mencapai 84,30 persen dan angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 6,16 persen.

Meski demikian, ia mengakui kemampuan keuangan daerah masih menghadapi tantangan. Rasio kemandirian keuangan daerah tercatat sebesar 0,51 dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebesar 0,97, sehingga dukungan dunia usaha melalui program CSR dinilai menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan menyusun daftar program prioritas TSBLP Tahun Anggaran 2027 berdasarkan usulan perangkat daerah. Program tersebut akan difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti pertambangan, perkebunan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemerintahan desa, hingga pembangunan infrastruktur dasar.

Ria Norsan menegaskan pelaksanaan CSR tidak boleh berhenti pada kegiatan yang bersifat seremonial, melainkan harus memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami mengarahkan agar perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor sumber daya alam, mengalokasikan sebagian program CSR untuk mendukung pembangunan jalan desa, jembatan, irigasi, penyediaan air bersih, fasilitas publik, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas pemerintahan desa,” tegasnya.

Selain itu, Gubernur juga mengajak perusahaan turut memperkuat literasi dan inklusi keuangan daerah dengan mendorong para karyawan membuka rekening di Bank Kalbar sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan bank pembangunan daerah.

Ia juga memberikan apresiasi kepada sejumlah perusahaan yang telah menjalankan program pendidikan jarak jauh bagi para pekerja di Kabupaten Ketapang. Menurutnya, langkah tersebut menjadi contoh nyata kontribusi sektor swasta dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Di sisi lain, Ria Norsan mengingatkan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap berbagai kewajiban administrasi, termasuk penggunaan kendaraan berpelat Kalimantan Barat dan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagai bentuk kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menekankan bahwa pelaksanaan TSBLP harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pengelolaan sumber daya alam mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, perusahaan tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

“Kami masih menemukan kawasan kumuh yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius. Perusahaan harus ikut membangun lingkungan sekitar agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat kehadiran investasi,” tegas Krisantus.

Ia juga menyoroti masih adanya sejumlah perusahaan di wilayah Ketapang, Sambas, dan Kapuas Hulu yang dinilai belum optimal melaksanakan program CSR, khususnya dalam pembenahan lingkungan sekitar.

“Pemerintah tidak akan ragu melakukan evaluasi apabila komitmen perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan tidak dijalankan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Selain mendorong peningkatan PAD, Krisantus mengajak dunia usaha memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dukungan terhadap UMKM, peningkatan investasi yang berpihak kepada masyarakat lokal, serta berbagai program yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Barat.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang menginisiasi sinkronisasi program TSBLP/CSR dengan agenda pembangunan daerah.

Menurutnya, keterlibatan sektor swasta menjadi instrumen penting dalam memperluas cakupan pembangunan yang belum sepenuhnya dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Sinkronisasi program CSR dengan prioritas pembangunan daerah akan memberikan nilai tambah yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” katanya.

Agus Fatoni juga mendorong seluruh perusahaan agar menyusun program CSR yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Daerah sehingga setiap kontribusi dunia usaha dapat lebih terarah, terukur, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap percepatan pembangunan Kalimantan Barat.

Peluncuran Forum TSBLP/CSR ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan dunia usaha untuk mewujudkan pembangunan Kalimantan Barat yang inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Barat selaku Ketua Bidang Perencanaan Tim Fasilitasi TSBLP, jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Direktur Utama PT Bank Kalbar, pimpinan BPJS Ketenagakerjaan, para pimpinan perusahaan, serta berbagai mitra kerja terkait.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS