Pemprov Kalbar Dorong Peningkatan Kepesertaan dan Keaktifan JKN untuk Capai UHC Berkualitas
Pontianak (Suara Kalbar) – Sekretaris Daerah Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson, memimpin Forum Komunikasi Implementasi Strategi Penguatan Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta menuju Universal Health Coverage (UHC) Berkualitas Tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Ruang Arwana Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (24/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat serta Deputi Direksi Wilayah IV BPJS Kesehatan (DKI Jakarta, Banten, dan Kalimantan Barat), Yessy Kumalasari beserta jajaran.
Harisson menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Kesehatan adalah hak setiap warga. Karena itu, kita harus memastikan seluruh masyarakat Kalimantan Barat mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa hingga 1 Juni 2026, cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kalimantan Barat telah mencapai 5.405.001 jiwa atau sekitar 94,64 persen dari total penduduk. Meski capaian tersebut tergolong tinggi, masih diperlukan upaya untuk memenuhi target nasional.
“Masih ada sekitar 79 ribu penduduk yang perlu kita dorong menjadi peserta JKN agar cakupan kepesertaan semakin optimal,” katanya.
Selain cakupan kepesertaan, Harisson juga menyoroti tingkat keaktifan peserta JKN di Kalimantan Barat yang saat ini berada pada angka 67,34 persen, masih di bawah target nasional sebesar 80 persen.
“Yang terpenting bukan hanya terdaftar, tetapi peserta juga harus aktif sehingga dapat langsung memperoleh pelayanan kesehatan ketika dibutuhkan. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” tegasnya.
Menurutnya, forum komunikasi tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan Program JKN sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan cakupan dan keaktifan peserta.
“Melalui forum ini, kita dapat mencari solusi bersama dan memperkuat sinergi agar target UHC berkualitas di Kalimantan Barat dapat tercapai,” ungkap Harisson.
Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah IV BPJS Kesehatan, Yessy Kumalasari, menyampaikan bahwa keberhasilan Program JKN sangat bergantung pada dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, badan usaha hingga masyarakat.
Menurutnya, tantangan saat ini tidak hanya menambah peserta baru, tetapi juga memastikan peserta yang telah terdaftar tetap aktif sehingga dapat memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal.
Untuk mendukung hal tersebut, BPJS Kesehatan terus melakukan berbagai upaya, antara lain melalui pengawasan kepatuhan badan usaha, reaktivasi peserta mandiri, optimalisasi layanan digital, serta mendorong keterlibatan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Yessy juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah kabupaten/kota yang selama ini berperan aktif dalam menjaga keberlangsungan kepesertaan JKN bagi masyarakat.
“Program JKN tidak dapat dijalankan sendiri oleh BPJS Kesehatan. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat agar seluruh penduduk memperoleh perlindungan jaminan kesehatan,” ujarnya.
Selain memperkuat kepesertaan, BPJS Kesehatan juga terus meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Hingga saat ini, sebanyak 437 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 62 rumah sakit di Kalimantan Barat telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berbagai layanan kesehatan lanjutan seperti kateterisasi jantung, kemoterapi, dan radioterapi juga terus diperkuat guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta JKN.
Melalui forum komunikasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama BPJS Kesehatan berharap langkah-langkah strategis yang disepakati dapat mempercepat terwujudnya Universal Health Coverage (UHC) yang berkualitas, sehingga seluruh masyarakat Kalimantan Barat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang mudah, merata, dan berkelanjutan.
Penulis: Tim Liputan
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS






