Krisantus Dorong Strategi Kongret Tingkatkan Pendapatan Daerah Kalbar

Pontianak (Suara Kalbar) – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan didampingi Sekda Harisson,memimpin rapat evaluasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Forum Group Discussion (FGD) Sinergi Keuangan Daerah (SIKADA) yang berlangsung di Aula Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (15/6/2026).

Forum tersebut dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, badan usaha milik daerah (BUMD), serta instansi vertikal terkait. Kegiatan ini menjadi ruang koordinasi dan evaluasi untuk menyusun langkah konkret dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa PAD merupakan fondasi penting bagi kemandirian fiskal daerah. Menurutnya, kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan sangat bergantung pada kekuatan pendapatan yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan.

“Evaluasi ini bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk mencari solusi bersama. Kita harus melihat secara objektif potensi pendapatan daerah yang masih belum tergali dan bagaimana strategi untuk mengoptimalkannya,” ujar Krisantus.

Ia menekankan bahwa evaluasi PAD perlu dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan berbasis data. Setiap OPD penghasil pendapatan diminta melakukan pemetaan terhadap potensi, kendala, serta menyiapkan langkah perbaikan yang terukur.

Dalam forum tersebut dipaparkan bahwa sejumlah sektor telah menunjukkan tren positif terhadap penerimaan daerah, di antaranya pajak kendaraan bermotor dan retribusi pelayanan. Namun demikian, masih terdapat sektor lain yang memerlukan penguatan pengawasan dan optimalisasi.

Krisantus juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan publik melalui tata kelola pendapatan yang transparan dan akuntabel.

“Transparansi adalah kunci kepercayaan publik. Masyarakat harus mengetahui ke mana uang pajak dan retribusi digunakan. Ketika pemerintah terbuka, kepatuhan masyarakat untuk membayar kewajiban juga akan meningkat,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret peningkatan PAD, Wakil Gubernur meminta sinergi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melakukan pendataan lapangan secara terpadu di perusahaan-perusahaan guna memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan daerah, meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, hingga Pajak Alat Berat.

Selain itu, Pemprov Kalbar juga akan memperkuat penertiban kendaraan berpelat luar daerah melalui kerja sama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalbar. Langkah ini dilakukan melalui pemetaan kendaraan non-plat KB serta imbauan untuk melakukan mutasi masuk ke wilayah Kalimantan Barat. Kebijakan serupa juga diarahkan kepada showroom kendaraan bekas yang masih menggunakan pelat luar daerah agar segera melakukan balik nama ke pelat KB.

Di sektor energi, Krisantus mendorong optimalisasi penerimaan PBBKB dengan mengimbau perusahaan agar melakukan pembelian bahan bakar melalui penyalur resmi yang terdaftar di Bapenda Kalbar. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kontribusi pendapatan daerah dapat tercatat secara optimal.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga terus melanjutkan kebijakan pemutihan PKB melalui penghapusan denda administratif sebagai upaya meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus mendorong pelunasan tunggakan pokok pajak.

Untuk memperkuat pelayanan publik, digitalisasi juga menjadi salah satu fokus utama. Pemerintah daerah akan memperluas penggunaan layanan e-Samsat dan kanal pembayaran elektronik guna meningkatkan kemudahan akses, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan pendapatan.

Tidak hanya itu, Krisantus turut mengungkapkan rencana pengembangan konsep Virtual Office yang ditujukan untuk memfasilitasi pekerja maupun profesional dari luar daerah agar memiliki NPWP cabang di Kalimantan Barat, sehingga bagi hasil pajak penghasilannya dapat memberikan kontribusi terhadap kas daerah.

Menutup kegiatan, Wakil Gubernur meminta seluruh hasil pembahasan dalam FGD SIKADA segera ditindaklanjuti dalam bentuk rencana aksi yang terukur dan dapat dipantau secara berkala.

“Target kita jelas, PAD Kalbar harus tumbuh secara berkelanjutan. Dengan sinergi seluruh pihak, saya yakin kita dapat mewujudkan Kalimantan Barat yang semakin mandiri dan sejahtera,” pungkasnya.

Kegiatan ditutup dengan foto bersama seluruh peserta sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sinergi peningkatan pendapatan daerah demi mendukung percepatan pembangunan di Kalimantan Barat.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS