Susana Herpena Buka Studi Lapangan Tata Kelola MBG Bersama Komnas HAM RI

Sanggau (Suara Kalbar) – Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena membuka kegiatan Studi Lapangan Kajian Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Perspektif HAM bersama Komnas HAM RI di Ruang Rapat Daranante Kantor Bupati Sanggau, Rabu (20/05/2026).

Susana menyebut kegiatan ini sebagai dukungan percepatan penanganan stunting menuju generasi emas Indonesia 2045.

“Secara teori semuanya sudah memenuhi standar, tapi praktiknya yang perlu kita kawal bersama,” ujarnya.

Ia mengajak masyarakat, LSM, dan pengelola dapur SPPG untuk menata kembali operasional sesuai regulasi dari BGN. Standar dapur, pengolahan makanan, serta syarat dan ketentuan harus dipenuhi sebelum dapur diizinkan beroperasi.

“Ini menyangkut makanan yang sangat sensitif. Harus higienis dan sehat. Kalau tidak sehat, dampaknya ke anak-anak. Sekarang masih banyak anak trauma dan takut karena lihat di sosial media, bahwa makanan MBG itu beracun. Hal-hal yang bikin panik seperti ini harus kita hindari,” pintanya.

Di Sanggau saat ini ada 28 dapur SPPG sudah berjalan. Namun 7 dapur lainnya masih disuspend karena belum memenuhi standar sarana dan kriteria.

“Hasil sidak kami, banyak dapur yang belum memenuhi standar luas, layout, kesehatan, LHS, dan IPAL. Termasuk peralatan masak dan ompreng yang perlu dicek kadar besinya. Keramik dapur juga harus putih bersih sesuai standar,” jelas Susana.

Ia menambahkan, hampir 50% dapur sempat ditutup dan kini sedang melakukan perbaikan sesuai standar BGN.

Selaku ketua satgas Kabupate Sanggau Susana Herpena mengakui koordinasi dengan pengelola masih perlu ditingkatkan.

“Rata-rata pengelolanya anak muda, komunikasinya agak sulit. Tapi kalau kita jemput bola, baru mereka sampaikan data. Saya terus kejar karena ini tanggung jawab kita,” katanya.

Susana berharap semua bisa terbuka menyampaikan data terbaru ke satgas, provinsi, dan pusat agar ada evaluasi dan sosialisasi standar pengelolaan dapur SPPG dan MBG.

Dari 102 titik yang diajukan, baru 10 titik dapur yang terbangun. 90 titik lainnya belum terealisasi. Salah satu kendalanya adalah regulasi pelaksanaan untuk sistem penyewaan dari BGN belum jelas.

“Percepatan ini penting, terutama untuk daerah 3T. Justru di daerah terpencil, tertinggal, terluar yang paling butuh. Kemarin kami sudah usulkan agar BGN membangun di daerah 3T, tapi antara teori dan praktik tidak semudah itu. Anggarannya dari pusat, kami hanya menyiapkan data melalui OPD,” jelasnya.

Meski program MBG masih pro dan kontra serta viral di media sosial, Susana menilai perputaran ekonomi dari program ini cukup baik jika dikelola dengan benar.

“Saya berharap Sanggau bisa menjadi percontohan pengelolaan MBG ke depan,”pungkasnya.

Penulis: Darmansyah