Gubernur Kalbar Dorong Pembangunan Berbasis Kelestarian Alam

Pontianak (Suara Kalbar) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan menjadi keynote speaker pada webinar nasional bertema “Kebijakan Kepemimpinan Melalui Kolaborasi Multi Pihak Terkait Ekonomi Hijau Berkelanjutan dalam Pencapaian Indonesia FOLU Net Sink 2030” yang digelar secara daring dari Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (31/3/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat, pimpinan perguruan tinggi, akademisi dan pakar lingkungan hidup dan kehutanan, dunia usaha (PBPH dan IUP), mitra pembangunan, NGO, pengelola perhutanan sosial, serta masyarakat adat.

Indonesia FOLU Net Sink 2030 merupakan target nasional untuk mencapai serapan karbon yang lebih tinggi dibandingkan emisi di sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030, melalui pengelolaan hutan berkelanjutan, restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, serta pengurangan deforestasi dan degradasi hutan dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan mitra internasional.

Dalam paparannya, Gubernur Ria Norsan menyampaikan bahwa Kalimantan Barat dianugerahi kawasan hutan tropis seluas 8,4 juta hektar atau sekitar 57 persen dari total wilayah, dengan 59 persen desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Kondisi ini menegaskan bahwa pembangunan daerah dan kontribusi terhadap stabilitas iklim global sangat bergantung pada kelestarian hutan.

Menurutnya, target FOLU Net Sink 2030 tidak hanya dipandang sebagai kewajiban, tetapi juga peluang strategis untuk memperkuat tata kelola hutan, menarik investasi rendah karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui kepemimpinan kolaboratif.

“Ini adalah momentum untuk memperkuat tata kelola hutan, menarik investasi rendah karbon, serta memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. Transformasi sebesar ini membutuhkan kolaborasi aktif seluruh elemen,” ujar Norsan.

Ia juga mengajak seluruh stakeholder untuk menyatukan visi dalam mewujudkan Kalimantan Barat sebagai provinsi yang mampu membuktikan bahwa kemajuan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan kelestarian alam serta menghasilkan rekomendasi strategis bagi kebijakan kehutanan nasional ke depan.

Sementara itu, Ketua Umum Presidium Dewan Kehutanan Nasional, Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M., IPU., menegaskan bahwa Dewan Kehutanan Nasional memiliki peran strategis sebagai forum multipihak yang menjembatani pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas lokal.

Menurutnya, DKN harus menjadi platform strategis nasional yang mampu mengorkestrasi kolaborasi multipihak secara nyata dan menghasilkan policy brief komprehensif sebagai masukan bagi Menteri Kehutanan dalam memperkuat implementasi FOLU Net Sink 2030, khususnya dalam penguatan peran daerah dan kolaborasi lintas sektor.

“Dewan Kehutanan Nasional akan terus hadir sebagai ruang dialog, ruang kolaborasi, dan ruang solusi bagi masa depan hutan Indonesia,” tutupnya.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS