Uang Rakyat Tergerus, Ketua IKAMI Sulsel Mempawah Desak Inspektorat dan BPK Audit Total Perumdam

Mempawah (Suara Kalbar) – Polemik kerugian yang terus membayangi kinerja Perumdam Tirta Galaherang Kabupaten Mempawah (lazim disebut PDAM Mempawah) kembali menuai sorotan keras.

Langkah Pemerintah Kabupaten Mempawah yang menggelar rapat evaluasi atas kinerja dan tata keuangan di tubuh Perumdam Tirta Galaherang dinilai tak cukup.

Karena itu, Ketua IKAMI Sulsel Cabang Mempawah, Muslim, justru mendesak langkah yang lebih tegas dan konkret: audit menyeluruh oleh Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Muslim, kondisi perusahaan daerah yang masih merugi dan tingginya angka kehilangan air (Non Revenue Water/NRW) yang mencapai 41,39 persen bukan lagi sekadar persoalan teknis, melainkan indikasi lemahnya tata kelola yang harus diaudit secara independen.

“Ini bukan hanya soal evaluasi di ruang rapat. Kalau kerugian terus terjadi dan angka NRW sangat tinggi, maka Inspektorat harus segera melakukan audit investigatif. Jika perlu, BPK turun langsung mengaudit secara menyeluruh. Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi,” tegas Muslim, Selasa (24/2/2026).

Muslim menilai, angka kehilangan air yang jauh di atas rata-rata nasional tersebut mencerminkan buruknya sistem pengawasan, manajemen operasional, serta potensi kebocoran anggaran yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

Ia juga menduga ada oknum di tubuh Perumdam Tirta Galaherang yang bertindak nakal di lapangan.

“Kami bahkan mendapat laporan dari aparat desa bahwa banyak orang dalam PDAM yang bermain. Yakni melakukan pemasangan baru tanpa meteran,” ungkap Muslim.

Ia selanjutnya menegaskan bahwa audit bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi untuk memastikan tidak ada pembiaran terhadap potensi kerugian daerah.

“Perumdam ini dibiayai oleh uang rakyat. Setiap rupiah kerugian adalah beban masyarakat. Jangan sampai evaluasi hanya menjadi formalitas tahunan tanpa ada pembenahan nyata dan transparan,” ujarnya.

Muslim juga meminta Inspektorat Kabupaten Mempawah bergerak cepat dan profesional melakukan audit internal yang komprehensif, termasuk menelusuri pengelolaan anggaran operasional, proyek peremajaan jaringan, serta efektivitas program penurunan NRW.

Tak hanya itu, ia mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Barat untuk melakukan pemeriksaan khusus apabila ditemukan indikasi penyimpangan.

“Kalau memang bersih dan profesional, audit tidak perlu ditakuti. Justru audit akan menjadi bukti komitmen transparansi. Tapi jika ada kelalaian atau penyimpangan, harus ada pertanggungjawaban yang jelas,” tegasnya lagi.

IKAMI Sulsel Cabang Mempawah, lanjut Muslim, akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret yang dapat menjawab keresahan masyarakat, khususnya pelanggan yang selama ini masih mengeluhkan kualitas layanan air bersih.

“Jangan sampai masyarakat terus membayar mahal atas pelayanan yang belum maksimal, sementara perusahaan daerah terus merugi tanpa solusi tegas,” pungkasnya.

Penulis: Distra

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS