Tingkatkan Ketersediaan Dokter Spesialis, Sekda Kalbar Dorong Percepatan Pendidikan Kedokteran

Pontianak (Suara Kalbar) – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap jumlah dan distribusi tenaga medis di Kalimantan Barat. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Pelantikan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Kalimantan Barat masa bakti 2025–2028, di Hotel Novotel Pontianak, Minggu (8/2/2026).

Berdasarkan data yang dipaparkan, Kalimantan Barat saat ini masih mengalami kekurangan tenaga medis yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan standar World Health Organization (WHO) maupun Bappenas.

Untuk dokter umum, dengan jumlah penduduk sekitar 5,6 juta jiwa, Kalbar idealnya memiliki 5.600 dokter (rasio 1:1.000). Namun saat ini baru tersedia 1.571 dokter, sehingga masih kekurangan sekitar 4.108 dokter umum.

Sementara itu, kebutuhan dokter spesialis berdasarkan standar Bappenas mencapai 1.590 orang. Dengan jumlah yang ada baru 541 dokter spesialis, Kalbar masih kekurangan sekitar 1.049 dokter spesialis.

Selain persoalan jumlah, Sekda juga menyoroti ketimpangan distribusi tenaga medis antarwilayah. Kota Pontianak tercatat memiliki kelebihan dokter spesialis, dengan kebutuhan ideal 193 orang namun tersedia 216 dokter.

Sebaliknya, beberapa kabupaten masih sangat kekurangan. Kabupaten Kayong Utara baru memiliki 4 dokter spesialis dari kebutuhan 35 orang. Kabupaten Kubu Raya baru memiliki 47 dokter dari kebutuhan 183 orang, sedangkan Kabupaten Sekadau baru memiliki 7 dokter dari kebutuhan 63 orang.

“Jika melihat laju pertumbuhan penduduk, kebutuhan dokter spesialis ini tidak akan pernah terpenuhi tanpa langkah luar biasa. Karena itu, Pemprov Kalbar terus mendorong kemandirian pendidikan dokter spesialis di tingkat lokal,” tegas Harisson.

Beberapa langkah nyata yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat antara lain: Kerja sama Universitas Tanjungpura (UNTAN) dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) untuk pembukaan pendidikan dokter spesialis THT di UNTAN; Program hospital-based training di RSUD dr. Soedarso yang diawali dengan spesialis bedah; Pemberian beasiswa dan ikatan dinas bagi putra-putri daerah dengan komitmen kembali mengabdi di kabupaten/kota asal di Kalbar.

Sekda berharap kepengurusan IDI Wilayah Kalbar yang baru dapat semakin memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat hingga ke pelosok daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Harisson juga menjelaskan kondisi fiskal nasional tahun 2026, dengan total belanja negara sebesar Rp3.842 triliun dan pendapatan negara Rp3.153 triliun, sehingga terdapat defisit sekitar Rp689 triliun. Kondisi ini turut berdampak pada transfer ke daerah, termasuk Kalimantan Barat.

Ia menyebut anggaran kesehatan pemerintah pusat berada pada kisaran 18–20 persen atau sekitar Rp244 triliun. Oleh karena itu, Sekda mendorong para dokter untuk mengambil peran penting dalam langkah-langkah preventif demi meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Dengan kepengurusan IDI yang baru, saya berharap organisasi profesi dapat lebih adaptif dan responsif dalam membantu asesmen kebutuhan dokter di setiap kabupaten/kota, agar distribusi tenaga medis tidak hanya berpusat di ibu kota provinsi,” pungkasnya.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS