Pemprov Kalbar Libatkan Baznas jadi Penggerak Ekonomi Daerah

Pontianak (Suara Kalbar) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai salah satu motor penggerak ekonomi daerah melalui pengelolaan zakat yang produktif, profesional dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

“Pengelolaan zakat yang profesional, amanah, dan transparan bukan sekadar memenuhi kewajiban agama, tetapi merupakan kekuatan besar dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan di Pontianak, Senin (12/1/2026).

Norsan mengatakan zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah umat Islam, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Menurut dia, Baznas Kalbar harus menjadi bagian dari ekosistem pembangunan daerah dengan mengarahkan dana zakat tidak hanya untuk bantuan konsumtif, tetapi juga program produktif yang mendorong kemandirian ekonomi umat.

Ia menekankan pentingnya kepemimpinan Baznas yang visioner, inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan komposisi pengurus yang didominasi kalangan muda, Norsan optimistis Baznas Kalbar mampu menghadirkan terobosan dalam penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat.

“Kepercayaan publik adalah kunci. Karena itu, integritas dan profesionalisme pengurus harus dijaga agar zakat benar-benar menjadi instrumen pembangunan ekonomi masyarakat,” ujar dia.

Salah satu langkah konkret yang didorong Pemprov Kalbar adalah optimalisasi penerapan payroll system zakat sebesar 2,5 persen bagi aparatur sipil negara (ASN) Muslim di lingkungan Pemprov Kalbar. Program yang telah berjalan sejak pertengahan 2025 tersebut dinilai masih perlu diperkuat.

Untuk itu, Pemprov Kalbar akan mengumpulkan seluruh bendahara organisasi perangkat daerah (OPD) guna memastikan pemotongan zakat dapat dilakukan secara langsung, sistematis, dan berkelanjutan, sebelum disalurkan melalui Baznas Kalbar.

“Dana zakat ini harus menjadi kekuatan ekonomi umat jika dikelola secara serius dan profesional,” kata Norsan.

Selain penguatan sistem penghimpunan, ia juga mendorong Baznas Kalbar melakukan studi banding ke daerah yang telah berhasil mengelola zakat secara produktif, seperti Kuching, Sarawak, Malaysia.

Ia mencontohkan bagaimana pengelolaan zakat di Kuching telah mampu membangun berbagai aset produktif, termasuk pusat perbelanjaan, yang hasilnya digunakan untuk membantu masyarakat kurang mampu.

“Kita bisa belajar dari Kuching, bagaimana pengelolaan zakatnya maju, terbuka, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar dia.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan Baznas, Norsan berharap zakat dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat Kalimantan Barat.

“Kolaborasi yang kuat ini diharapkan mampu menghadirkan dampak nyata, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput,” katanya.

Sumber: ANTARA

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS