Pemkot Pontianak Gunakan Kajian Aktuaria Hitung Kerugian Banjir

Pontianak (Suara Kalbar) – Pemerintah Kota Pontianak mulai menerapkan langkah strategis berbasis data dengan menghitung kerugian dan kerusakan akibat banjir melalui kajian aktuaria. Langkah ini dinilai penting mengingat karakter geografis Kota Pontianak yang berada di wilayah dataran rendah serta sangat dipengaruhi pasang surut Sungai Kapuas dan air laut.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pada Januari 2026 Pontianak menghadapi dua kali pasang tertinggi. Berdasarkan rilis BMKG, ketinggian air bahkan mencapai hingga dua meter di atas permukaan rata-rata.

“Beberapa kawasan terdampak cukup serius. Air tidak hanya menggenangi badan jalan, tetapi masuk ke rumah warga. Ini tentu menimbulkan kerusakan material, mengganggu aktivitas warga, bahkan menyebabkan sebagian masyarakat harus mengungsi,” ujarnya saat membuka Kick Off Kajian Perhitungan Aktuaria untuk Kerugian dan Kerusakan Finansial Akibat Banjir di Kota Pontianak di Hotel Mercure, Kamis (15/1/2026).

Kajian ini didanai melalui program FINCAPES dari Universitas Waterloo, Kanada, bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada. Edi menjelaskan, banjir dan pasang rob yang rutin terjadi setiap tahun berdampak langsung pada infrastruktur jalan, bangunan, serta rumah tinggal masyarakat, terutama di kawasan bantaran Sungai Kapuas. Oleh karena itu, kajian aktuaria diharapkan mampu memetakan besaran kerugian secara komprehensif dan menjadi dasar perumusan kebijakan mitigasi yang lebih tepat sasaran.

Selama ini, Pemkot Pontianak telah melakukan berbagai langkah mitigasi jangka pendek, seperti meninggikan ruas jalan, memperlebar dan menjaga fungsi saluran drainase, melakukan pembersihan parit secara rutin, serta menerapkan sistem pompanisasi untuk mempercepat aliran air ke Sungai Kapuas. Namun, kondisi topografi Pontianak yang datar membuat aliran air sangat bergantung pada tinggi muka air sungai.

“Perubahan iklim, kenaikan muka air laut, kerusakan daerah hulu, sedimentasi sungai, hingga pesatnya pembangunan di wilayah sekitar seperti Kubu Raya dan Mempawah juga berdampak terhadap pola aliran air ke Pontianak. Ini tidak bisa ditangani kota sendiri, perlu kolaborasi lintas sektor,” tegasnya.

Edi berharap hasil kajian aktuaria ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah kota, provinsi, hingga kementerian terkait dalam perencanaan jangka panjang penanganan banjir, termasuk opsi pembangunan infrastruktur berskala besar. Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak mempersempit saluran drainase.

“Harapan kita, kajian ini menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan realistis untuk mengurangi risiko dan kerugian akibat banjir di Kota Pontianak ke depan,” pungkasnya.

Penulis: Fajar Bahari

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS