Kemenhaj Kalbar Pastikan Struktur Kelembagaan hingga Daerah Terbentuk

Pontianak (Suara Kalbar) – Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kalimantan Barat memastikan struktur kelembagaan Kemenhaj di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota telah terbentuk, seiring pemisahan kewenangan penyelenggaraan haji dan umrah dari Kementerian Agama.

“Kementerian Haji dan Umrah di provinsi dan kabupaten/kota sudah terbentuk. Untuk pejabat, baik kepala kanwil maupun kepala kantor kabupaten/kota, juga sudah dilantik. Hanya Kabupaten Sambas yang saat ini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas Kepala Bagian Tata Usaha Kemenag Kalbar,” kata Kepala Kanwil Kemenhaj Kalbar, Kamaluddin, di Pontianak, Rabu.

Dirinya mengatakan seluruh pejabat struktural, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, telah resmi dilantik.

Meski struktur kelembagaan telah terbentuk, Kamaluddin mengakui proses peralihan sumber daya manusia (SDM) dan aset masih terus berlangsung. Peralihan tersebut mencakup aparatur sipil negara (ASN) yang sebelumnya bertugas di bidang haji dan umrah di lingkungan Kementerian Agama.

“Saat ini kami sedang menjalani proses peralihan SDM dan aset. ASN yang dialihkan adalah mereka yang memiliki tugas dan fungsi di bidang haji dan umrah,” tuturnya.

Dari sisi fasilitas perkantoran, Kemenhaj Kalbar untuk sementara masih memanfaatkan kantor Kementerian Agama serta asrama haji. Hal ini dilakukan sambil menunggu rampungnya proses alih pegawai dan penyiapan ruang kerja yang memadai.

“Untuk sementara kami masih berkantor di Kemenag karena peralihan pegawai belum sepenuhnya selesai. Fasilitas kantor baru juga sedang disiapkan di asrama haji,” kata Kamaluddin.

Ia menambahkan, di tingkat kabupaten/kota, kantor Kemenhaj nantinya akan menempati Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) yang saat ini masih berada satu lokasi dengan Kantor Kemenag setempat.

Saat ini, PLHUT telah tersedia di sembilan kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Pembangunan fasilitas serupa akan dilanjutkan secara bertahap sesuai perencanaan pemerintah pusat.

“Tahun 2026 direncanakan pembangunan PLHUT di Kabupaten Kapuas Hulu dan Melawi. Sementara Kabupaten Sekadau, Landak, dan Bengkayang diusulkan pembangunannya pada 2027,” kata dia.

Terkait ketersediaan sumber daya manusia di tingkat provinsi, Kamaluddin menyebutkan jumlah ASN Kemenhaj Kalbar saat ini masih terbatas.

“Untuk Kanwil baru ada tiga orang, yakni kepala kanwil, kepala bagian tata usaha, dan kepala bidang bina haji. Sementara 11 PNS lainnya masih dalam proses peralihan, termasuk pegawai PPPK,” katanya.

Sumber: ANTARA

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS