Bupati Kubu Raya Sujiwo Benteng Perlindungan Rakyat

Oleh: Dr. Erdi, M.Si dan Yustinus Rudiyanto, S.Pd; M.Pd; M.Sos

PADA paruh tahun 2025 menjadi tahun penuh keprihatinan bagi dunia pendidikan, khususnya di Kalimantan Barat. Sebuah kasus memilukan mencuat dari MTs Al-Raudhatul Islamiyah, ketika seorang siswa dilaporkan menjadi korban bullying oleh oknum guru; tepatnya pada tangal 14 Juli 2025. Dalam cuplikan video yang tersebar luas melalui

WhatsApp hingga viral di berbagai platfom media sosial terlihat jelas bahwa oknum tersebut menyatakan salah satu siswanya turun kelas karena belum membayar uang LKS. Belakangan terungkap bahwa siswa yang dimaksud memiliki tunggakan sebesar Rp. 350.000,00 yang harus dibayarkan saat pengambilan raport siswa.

Kejadian ini mengguncang rasa kemanusiaan dan keadilan dari sosok Sujiwo (Pak Jiwo), karena terjadi di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman untuk membina dan membangun karakter generasi penerus bangsa. Di tengah gelombang kekecewaan dan kemarahan masyarakat, Bupati Sujiwo tampil sebagai figur pemimpin yang sigap, berpihak, dan tidak bersembunyi di balik prosedur birokrasi. Sejak kabar ini mencuat ke publik, Bupati Jiwo langsung memerintahkan jajarannya hingga dinas pendidikan dan pihak terkait untuk melakukan investigasi mendalam. Ia juga menginstruksikan agar pendampingan psikologis segera diberikan kepada korban dan keluarga.

Bukan hanya itu, Bupati Sujiwo turut menggelar pertemuan terbuka bersama tokoh masyarakat, pihak sekolah, dan perwakilan orang tua siswa, hingga menyambangi langsung kediaman siswa tersebut yang berlokasi di Pal 9, Kecamatan Sungai Kakap pada Rabu 23 Juli 2025. Lebih daripada itu, Sujiwo tidak hanya menanggung seluruh biaya sekolah dari siswa yang mengalami perundungan tetapi juga ikut menyerahkan bantuan berupa dana pribadi sebesar Rp. 15.900.000,00 kepada pihak madrasah untuk melunasi semua tunggakan siswa di MTs tersebut; yang ketahuan berjumlah sebanyak 106 orang. Kejadian ini mengantarkan dirinya mendapat julukan dari rakyat sebagai “bupati pelindung dan pengayom masyarakat”.

Kasus tersebut diharapkan menjadi titik tolak bagi pembenahan sistem pendidikan yang lebih manusiawi (memanusiakan manusia) dan berkeadilan. Sikap cepat dan tegas ini merupakan bentuk benteng perlindungan rakyat kecil. Bupati Sujiwo berdiri di barisan rakyat, bukan di balik meja kekuasaan. Ia hadir bukan hanya sebagai pejabat, tetapi sebagai pelindung dan pembela hak- hak warga, terutama anak-anak yang menjadi simbol masa depan daerah. Kita perlu mengakui bahwa bullying di lingkungan sekolah bukan sekadar masalah perilaku, tetapi juga krisis nilai dan kegagalan sistem pengawasan.

Langkah-langkah yang diambil Bupati Sujiwo mencerminkan prinsip kepemimpinan yang progresif dan berpihak kepada keadilan sosial. Ia tahu betul bahwa anak-anak bukan hanya angka dalam data statistik pendidikan, tetapi jiwa-jiwa muda yang harus dilindungi dari kekerasan fisik dan psikis, terlebih yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya menjadi teladan. Di saat banyak pemimpin memilih aman dan bungkam dalam isu sensitif, Bupati Sujiwo justru tampil berani mengambil sikap. Dalam

dirinya, kita melihat wajah kepemimpinan yang dibutuhkan rakyat hari ini: pemimpin yang bukan hanya menyerap aspirasi, tetapi juga menegakkan keadilan dengan hati nurani.

Kasus ini semoga menjadi pembelajaran kolektif bagi semua pihak dan sektor publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan serta layanan umum lainnya. Namun lebih dari itu, semoga keberanian dan kepekaan Bupati Sujiwo menjadi inspirasi bagi kepala daerah lain di Indonesia, bahwa menjadi pemimpin berarti menjadi benteng perlindungan rakyat, terutama bagi mereka yang lemah dan tak berdaya. Bagi Sujiwo, kekuasaan sejatinya bukanlah alat untuk menjaga jarak dengan rakyat, tetapi sarana untuk mendekap mereka yang paling membutuhkan perlindungan. Ketika anak-anak bangsa tak lagi merasa aman di sekolah, ketika suara rakyat kecil tak terdengar di lorong-lorong kebijakan, maka seorang pemimpin yang turun tangan tidak hanya sebagai pengambil keputusan, tetapi sebagai pelindung nilai-nilai kemanusiaan. Model ini disebut sebagai excellence in leadership (Lihat White, 1986).

Kita membutuhkan lebih banyak pemimpin seperti Bupati Sujiwo. Pemimpin yang tidak sekadar hadir dalam seremoni dan pidato, tetapi juga hadir dalam luka dan tangis warga. Pemimpin hebat tidak hanya mencari panggung; tetapi ia juga harus (1) menciptakan ruang keadilan, (2) mendobrak prosedur birokrasi yang tidak penting dan (3) berdiri di barisan paling depan untuk membela rakyat; sebagaimana direkam oleh Ross (1988) dalam buku “Government and the Private Sector: Who Should Do What?”

Semoga kisah ini menyadarkan kita bahwa keberanian, empati, dan ketegasan bukanlah kelemahan dalam politik, melainkan inti dari kepemimpinan sejati (Lihat Mark Thomas, 2006 dan Kouses dan Posner, 2011) dengan menyebut itu sebagai kepemimpinan yang efektive. Dan semoga pula, pemimpin nasional seperti “Sosok Bupati Jiwo” ini akan terus lahir dan menyebar ke kabupaten,

kota, provinsi serta nasional. Pemimpin hebat itu adalah pemimpin yang lahir dan tampil ke public serta berani berkata bahwa “Saya hadir untuk rakyat. Saya adalah benteng perlindungan mereka”.

Referensi:

Kouzes, James M dan Barry Z. Posner. 2011. Credibility: How Leader Gain and Lose It; Why People Demand It. Josses-Bass, A Wiley Imprint.
Ross, Rendy L.1988. Government and the Private Sector: Who Should Do What. Crane Russak and Company. New York.
Thomas, Mark. A. 2006. Gurus on Leadership. Thorogood.
White, John. 1986. Excellence in Leadership: Reaching Goals with Prayer, Courage and Determination. InterVarsity Pressw, Downers Grove, Illionis.

*Penulis adalah Dosen FISIP Universitas Tanjungpura

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS