Akademisi Untan Sebut Kalbar di Jalur Menguat, namun Tantangan Inklusivitas Menjadi Ujian 2026

Pontianak (Suara Kalbar) – Kalimantan Barat memasuki tahun 2026 dengan modal yang tidak kecil. Sejumlah indikator makro menunjukkan arah perbaikan yang konsisten—mulai dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan kemiskinan, hingga pengangguran yang terus menyusut.

Namun, di balik tren positif tersebut, muncul pertanyaan penting: sejauh mana pertumbuhan ini benar-benar dirasakan secara merata?

Pandangan ini disampaikan oleh akademisi Universitas Tanjungpura, Dr. Maria Christiana Kalis, S.E., M.M. yang menempatkan Kalbar pada fase tumbuh, tetapi diuji oleh kualitas dan inklusivitas.

“Kalbar sedang berada pada tren perbaikan kesejahteraan agregat yang cukup solid, namun masih ada sinyal risiko ketimpangan sehingga fokus berikutnya harus bergeser dari sekadar ‘tumbuh’ menjadi ‘tumbuh inklusif dan berkualitas’,” ujar Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersebut.

IPM Naik, Tapi Cerita di Baliknya Perlu Dibaca Lebih Dalam

BPS mencatat IPM Kalimantan Barat tahun 2025 berada di angka 72,09, naik 0,90 poin dari tahun sebelumnya dan masuk kategori tinggi. Kenaikan ini sejalan dengan turunnya angka kemiskinan menjadi sekitar 6,16 persen atau 330,95 ribu orang, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang turun menjadi 4,82 persen pada Agustus 2025.

Menanggapi tren ini, Dr. Maria menilai IPM Kalbar memang menunjukkan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara umum.

“IPM Kalbar yang meningkat ke 72,09 menunjukkan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara umum karena IPM menangkap kemajuan pada kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Ini konsisten dengan turunnya kemiskinan dan pengangguran terbuka serta pertumbuhan ekonomi Kalbar yang pada triwulan III-2025 lebih tinggi dari nasional,” jelasnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa kenaikan IPM tidak boleh dibaca secara tunggal.

Ketimpangan Terkendali, Tapi Belum Tuntas

Gini Ratio Kalbar berada di angka 0,316, relatif moderat namun naik dibanding September 2024. Dalam kacamata akademisi SDM, angka ini memberi sinyal bahwa pemerataan mulai berjalan, tetapi belum sepenuhnya aman.

“Gini 0,316 memberi sinyal ketimpangan Kalbar relatif terkendali dan—dibaca bersama turunnya kemiskinan, TPT, serta naiknya IPM—mengarah pada indikasi pemerataan mulai bekerja; namun sebagai ahli SDM, kita perlu mengonfirmasi lewat tren Gini dan terutama kualitas pekerjaan,” paparnya.

Ia menekankan pentingnya membaca kualitas kerja: formalisasi tenaga kerja, upah riil, hingga kesenjangan antar kabupaten dan kota.

Tantangan Nyata: Kualitas Kerja dan Daya Tahan Rumah Tangga

Penurunan kemiskinan dan pengangguran dinilai sebagai sinyal stabilitas sosial-ekonomi yang cukup kuat. Namun, Dr. Maria memberi catatan tegas bahwa stabilitas belum tentu berarti ketahanan jangka panjang.

“Penurunan kemiskinan dan pengangguran adalah sinyal stabilitas, tetapi keberlanjutan pembangunan baru benar-benar kuat bila penyerapan kerja bergeser ke pekerjaan yang lebih formal, produktif, dan berupah layak—karena di situlah rumah tangga menjadi tidak mudah kembali miskin saat terjadi guncangan,” tegasnya.

Momentum Pertumbuhan, Ujian bagi Aparatur

Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kalbar yang melampaui nasional, Dr. Maria melihat adanya momentum strategis bagi daya saing daerah. Namun, ia menekankan bahwa momentum ini sangat bergantung pada kapasitas aparatur.

“Kalbar punya ‘momentum’ untuk naik kelas—tetapi momentum ini hanya jadi daya saing berkelanjutan kalau aparatur mampu mengubah pertumbuhan menjadi ekosistem investasi, layanan publik cepat, dan program SDM yang presisi,” ujarnya.

Tambahan Catatan Kritis: IPM, SDM, dan Pekerjaan Rumah 2026

Dalam pernyataan tambahannya, Dr. Maria menyoroti dimensi IPM secara lebih teknis dan operasional.

“Untuk IPM Provinsi Kalimantan Barat sudah cukup signifikan kenaikannya tahun 2025. Untuk meningkatkan UHH yang saat ini pada 74,28 diperlukan kebijakan pengembangan SDM secara terukur khususnya penanganan stunting, tuntaskan program Open Defecation Free (ODF), Bebas Buang Air Besar Sembarangan atau stop buang air besar sembarangan, serta ketersediaan air bersih.”

Ia juga menekankan pentingnya intervensi pendidikan dan ekonomi rumah tangga.

“Intervensi untuk meningkatkan dimensi Pendidikan (HLS dan RLS) diperlukan progam penguatan PKBM dan SKB guna mengatasi anak putus sekolah, memberikan juga beasiswa utusan daerah bagi anak berprestasi dan tidak mampu secara ekonomi pada jenjang S1-S3 bisa dana APBD maupun CSR Perusahaan yang ada di sekitar pemukiman masyarakat.”

“Sedangkan untuk pengeluaran per Kapita diperlukan intervensi kegiatan yang mampu menciptakan lapangan kerja padat karya serta perbanyak pelatihan, penyuluhan serta pendampingan bagi pelaku UMKM, ibu rumah tangga dan pengrajin yang memiliki produk karateristik daerah atau lokal.”

Tak kalah penting, ia mengingatkan bahwa IPM Kalbar merupakan agregasi dari seluruh kabupaten dan kota.

“Untuk Pemerintah Kota sudah bagus peningkatan IPM-nya. Hanya kabupaten semua harus bergerak cepat serta membuat program yang berdampak pada peningkatan IPM sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan pembangunan suatu daerah.”

Optimisme yang Menuntut Kerja Lebih Presisi

Pernyataan Dr. Maria Christiana Kalis ini menempatkan Kalimantan Barat pada posisi yang optimistis namun realistis. Data menunjukkan arah yang benar, tetapi tantangan 2026 bukan lagi sekadar mengejar pertumbuhan—melainkan memastikan kualitas, pemerataan, dan daya tahan masyarakat.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS