Tekan PMI Ilegal, Pemda Sambas Gandeng BP2MI dan Pemerintah Desa

Sambas (Suara Kalbar) – Pemerintah Kabupaten Sambas terus memperkuat upaya pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal dengan mengintensifkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui kerja sama dengan BP2MI serta melibatkan pemerintah desa sebagai garda terdepan pendampingan calon PMI, Rabu (17/12/2025).

Kepala Disnakertrans Kabupaten Sambas, Marjuni, mengatakan bahwa salah satu upaya utama yang dilakukan adalah intensifikasi sosialisasi bekerja sama dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Koordinator Sambas.

“Langkah yang kami tempuh di antaranya melalui kegiatan sosialisasi bersama BP2MI Koordinator Sambas,” ujar Marjuni.

Ia menjelaskan, edukasi kepada calon PMI tidak hanya dilakukan di tingkat kabupaten, tetapi juga melibatkan pemerintah desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah.

Ia mengatakan, melalui kesepakatan kerja sama antara Pemda Sambas dan BP2MI, pemerintah desa berperan aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bekerja ke luar negeri sesuai prosedur yang berlaku.

“Melalui kerja sama Pemda Sambas dengan BP2MI dan dukungan pemerintah desa, kami terus mengupayakan edukasi agar calon PMI berangkat secara resmi dan aman,” jelasnya.

Marjuni mengungkapkan, berdasarkan data BP3MI Kalimantan Barat, hingga Oktober 2025 tercatat sebanyak 251 PMI asal Sambas telah diberangkatkan secara prosedural ke Malaysia.

“Data BP3MI Kalbar per Oktober 2025 mencatat sebanyak 251 PMI telah bekerja di Malaysia,” ungkapnya.

Ia menambahkan, para PMI asal Kabupaten Sambas tersebut bekerja di berbagai sektor, mulai dari perkebunan, sektor domestik sebagai asisten rumah tangga, hingga bekerja di kedai-kedai, khususnya di wilayah Sarawak.

“Sebagian besar PMI Sambas bekerja di sektor perkebunan, domestik atau ART, serta di kedai-kedai di Sarawak,” pungkasnya.

Penulis: Serawati