Pemkot Singkawang Perkuat Sistem Deteksi Dini Cegah Konflik Sosial

Singkawang (Suara Kalbar) – Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang, Kalimantan Barat (Kalbar), memperkuat upaya deteksi dini dan mitigasi konflik sosial dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan perwakilan komunitas di daerah itu, Jumat.

“Kegiatan ini sebagai ruang konsolidasi untuk memetakan potensi kerawanan sosial di kota dengan tingkat keberagaman tinggi tersebut,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Singkawang, Yulianus Anus, pada kegiatan tersebut, di Singkawang.

Dia mengatakan dinamika sosial yang berkembang cepat menuntut pemerintah daerah terus memperbarui kemampuan analisis dan respons dini agar potensi konflik dapat dicegah sebelum terjadi.

“Kita berkumpul untuk melihat perkembangan terbaru serta memahami dinamika sosial, demi memperkuat langkah kita dalam menjaga keamanan dan keharmonisan di Kota Singkawang,” ujarnya.

Yulianus menilai derasnya arus informasi melalui media sosial menjadi tantangan utama dalam menjaga stabilitas sosial.

Menurutnya, misinformasi yang beredar tanpa verifikasi dapat memicu kesalahpahaman dan gesekan di tengah masyarakat.

“Teknologi membuat informasi mengalir deras, dan sebagian besar masyarakat menerimanya tanpa memeriksa kebenaran. Ini sangat berpotensi memicu perselisihan,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, peran tokoh masyarakat, adat, dan agama dinilai penting sebagai kanal komunikasi efektif dalam meredam isu ataupun rumor yang dapat berkembang menjadi konflik terbuka.

Ia meminta mereka menjadi penghubung antara pemerintah dan warga untuk memastikan informasi yang beredar tetap akurat dan tidak menimbulkan keresahan.

Selain faktor sosial dan informasi, Yulianus juga menyoroti posisi geografis Singkawang yang berada di jalur strategis perdagangan dan pariwisata.

Arus mobilitas yang tinggi, baik wisatawan maupun pendatang, memberikan manfaat ekonomi namun juga membawa potensi ancaman jika tidak diantisipasi.

“Banyak orang datang untuk berwisata, berbisnis, atau bekerja. Ini keuntungan bagi kota, tetapi risiko keamanan juga harus diperhitungkan,” ujarnya.

Yulianus menegaskan bahwa langkah mitigasi tidak dimaksudkan untuk mencurigai para pendatang, melainkan sebagai bentuk kewaspadaan bersama agar kota ini tetap kondusif.

“Antisipasi itu bukan berarti kita curiga. Ini tentang membangun kewaspadaan dini, dan ini tanggung jawab kita bersama,” katanya.

Dia berharap melalui FGD yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) ini dapat menyusunan peta kerawanan sosial dan mekanisme deteksi dini dapat diperkuat, termasuk peningkatan koordinasi lintas lembaga.

Menurut dia, Badan Kesbangpol Singkawang menargetkan langkah-langkah pencegahan konflik dilakukan secara kolaboratif agar setiap potensi masalah dapat ditangani secara cepat dan proporsional.

“FGD ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kota Singkawang dalam memperkuat sistem peringatan dini dan menjaga stabilitas sosial di wilayah yang dikenal sebagai kota dengan keberagaman etnis dan budaya,” ujarnya.

Sumber: ANTARA

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS