DPRD Pontianak Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah Masjid di Atas Lahan Fasum

Pontianak (Suara Kalbar) – Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin memberikan dukungan penuh terhadap legalitas tanah rumah ibadah. Ia mendorong para pengurus masjid yang bangunannya masih berdiri di atas fasilitas umum (fasum) atau fasilitas sosial (pasos) milik pemerintah kota untuk segera mengajukan permohonan hibah.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah serta Sosialisasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Rumah Ibadah yang digelar di Masjid Muhajirin, Jalan Budi Utomo, Pontianak Utara.

“Kalau memang ada masjid yang ada di tanah fasum, silakan bapak ibu ajukan suratnya nanti ke Walikota Pontianak, tembusan ke saya,” ujar Satarudin dalam tegasnya.

Satarudin menjelaskan bahwa pelepasan aset milik Pemkot tersebut memerlukan proses persetujuan paripurna di DPRD. Namun, ia menjamin proses tersebut akan berjalan lancar demi kepentingan rumah ibadah dan masyarakat.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti banyaknya tanah masjid yang legalitasnya belum lengkap atau masih bersifat hibah lisan tanpa surat-surat. Ia meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memberikan kemudahan dan mempermudah proses sertifikasi tanah rumah ibadah.

“Saya minta ke BPN, kalau khusus masjid yang ingin mengajukan sertifikat, mohon dipermudah. Kalau bisa, loketnya dipisahkan,” sarannya.

Lebih lanjut, Satarudin menjanjikan akan mengalokasikan dana hibah untuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Pontianak pada anggaran tahun 2026 untuk mendukung operasional mereka. Ia juga mengonfirmasi adanya rencana kenaikan insentif bagi para guru ngaji dan petugas fardu kifayah di tahun mendatang.

Penulis: Fadhil

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS