Trump Rencanakan Tarif Impor Film 100 Persen, Dunia Perfilman Global Gelisah
Jakarta (Suara Kalbar)- Rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menerapkan tarif impor sebesar 100% terhadap film asing menuai sorotan global. Kebijakan proteksionis itu dinilai dapat mengganggu rantai distribusi industri hiburan internasional yang selama ini berjalan stabil.
Pakar film dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dhimas Aryo Vipha Ananda menilai kebijakan tersebut berpotensi menciptakan ketidakpastian besar dalam industri film dunia.
“Tarif sebesar itu akan menaikkan biaya produksi dan distribusi, mempersempit pasar, serta bisa membuat harga tiket film meningkat. Meski dasar hukumnya belum jelas, isu ini sudah cukup membuat pelaku industri resah,” ujar Dhimas, Selasa (7/10/2025).
Menurutnya, ekosistem perfilman modern sangat bergantung pada kolaborasi lintas negara. “Satu kebijakan sepihak seperti ini bisa mengacaukan keseimbangan distribusi film internasional yang sudah mapan,” tambahnya.
Dhimas menjelaskan, meskipun dampak langsung terhadap Indonesia belum signifikan, efek domino kebijakan proteksionis ini bisa dirasakan secara global. Negara-negara besar, seperti Inggris, Korea Selatan, dan Jepang kemungkinan akan merespons dengan langkah serupa, yang akhirnya mengganggu sirkulasi film internasional.
Namun, di balik ancaman tersebut, Dhimas melihat peluang besar bagi perfilman nasional. Menurutnya, berkurangnya pasokan film impor dapat memberi ruang lebih luas bagi film lokal untuk tampil di bioskop maupun platform digital.
“Kalau kebijakan ini benar dijalankan, ada dua kemungkinan. Pertama, jika hanya retorika politik, dampaknya tak besar. Kedua, kalau benar diterapkan dan dibalas negara lain, tatanan industri hiburan global bisa berubah drastis,” ujarnya.
Dalam skenario terburuk, harga lisensi film akan naik, sejumlah judul mungkin batal tayang, dan layanan streaming pun menyesuaikan katalog. “Indonesia harus sigap. Industri film nasional perlu memperbanyak produksi dengan tema yang dekat dengan masyarakat, memperkuat kolaborasi antarnegara ASEAN, serta memaksimalkan distribusi digital agar tak bergantung pada bioskop,” tegas Dhimas.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah untuk memperkuat ekosistem film nasional, seperti subsidi promosi, potongan pajak bagi rumah produksi, dan jaminan waktu tayang minimum di jaringan bioskop.
“Jika momentum ini bisa dimanfaatkan dengan tepat, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi pemain penting di kancah perfilman Asia,” pungkasnya.
Sumber: Beritasatu.com
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS






