Raperda APBD 2026: Sinergi Pemprov dan DPRD untuk Membangun Adil, Cepat dan Berkualitas

Pontianak (Suara Kalbar) – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Penjelasan Gubernur Kalbar atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat digelar di Ruang Rapat Balairungsari, Kantor DPRD Kalbar, Selasa (30/9/2025).

Sekda Kalbar Harisson menegaskan arah kebijakan belanja daerah tahun 2026 tetap diarahkan pada program-program strategis yang menyentuh kebutuhan masyarakat, yakni pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

“Kita fokus ke infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, memang ke depan kita dituntut lebih efisien karena kita sudah menerima surat resmi dari Kementerian Keuangan bahwa dana transfer ke daerah di Provinsi Kalimantan Barat akan berkurang sebesar Rp 522 miliar. Ini menjadi tantangan serius dalam pengelolaan belanja daerah kita ke depan,” ujar Harisson.

Menurutnya, pengurangan transfer dana pusat tersebut akan berdampak langsung pada kemampuan daerah membiayai pembangunan. Sebagai contoh, belanja pada Dinas PUPR Kalbar untuk infrastruktur jalan dan pengairan tahun 2026 saja diperkirakan mencapai hampir Rp400 miliar.

“Kalau kita dipotong Rp522 miliar, maka kemampuan kita membangun infrastruktur tentu akan sangat terbatas. Karena itu, pemerintah daerah harus mencari solusi dengan meningkatkan pendapatan asli daerah, termasuk melalui intensifikasi pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor,” jelasnya.

Harisson juga menekankan bahwa kondisi ini bukan semata beban pemerintah daerah, melainkan juga membutuhkan dukungan DPRD serta partisipasi aktif masyarakat.

“Kita ingin membangun daerah ini bersama-sama, tidak bisa hanya mengandalkan dana transfer pusat. Kemandirian fiskal daerah menjadi kunci,” tutup Harisson.

Dalam pemandangan umumnya, salah satu Fraksi menyatakan dukungan terhadap Raperda APBD 2026, seraya menegaskan pentingnya agar anggaran yang disusun tersebut benar-benar berpihak pada rakyat.

“APBD 2026 hendaknya tidak hanya sekadar angka-angka dalam dokumen, melainkan mampu diimplementasikan secara nyata untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kalbar secara cepat, adil, dan berkualitas. Karena itu, kami menyatakan sepakat untuk membahas bersama Pemprov Kalbar agar Raperda APBD ini benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkas juru bicara fraksi.

Selain itu, sejumlah fraksi juga memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Gubernur Kalimantan Barat yang turun langsung ke lapangan, mengunjungi daerah-daerah terpencil dan wilayah perbatasan. Menurut pandangan fraksi, kehadiran Pemerintah Provinsi Kalbar di tengah masyarakat merupakan bukti nyata dan komitmen pemimpin yang kuat, mendengarkan secara langsung aspirasi rakyat, serta memastikan pembangunan tidak hanya berpusat di kota-kota besar.

“Kunjungan hingga ke pelosok dan ujung Kabupaten di Kalimantan Barat adalah wujud bahwa semangat pembangunan harus menyentuh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi tidak boleh meninggalkan siapa pun dalam agenda pembangunan,” ungkap salah satu fraksi dalam pandangannya.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalbar, Hj. Hadijah Fitriah, S.E., dan dihadiri jajaran Wakil Ketua DPRD, anggota dewan, perangkat daerah, serta para pemangku kepentingan terkait ini menjadi momentum awal bagi DPRD dan Pemprov Kalbar untuk membangun kesepahaman dalam penyusunan APBD 2026.

Dengan adanya dukungan dan catatan dari seluruh fraksi, diharapkan pembahasan lebih lanjut dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kalbar di tengah keterbatasan fiskal.

Dengan demikian, APBD Tahun Anggaran 2026 bukan hanya menjadi dokumen formal, melainkan menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Barat secara menyeluruh.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS