KPK Pertimbangkan Panggil Mahfud MD dan Luhut Soal Kasus Kereta Cepat Whoosh

Jakarta (Suara Kalbar)- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara soal kemungkinan memanggil mantan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam penyelidikan dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan pemanggilan para pihak akan dilakukan sesuai kebutuhan penyelidik. “Nanti kita akan melihat kebutuhan penyelidikan perkara ini,” ujarnya di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).

Budi menjelaskan, KPK belum dapat mengungkap secara rinci siapa saja pihak yang telah atau akan diperiksa. Ia menegaskan, penyelidikan kasus ini masih berprogres dan fokus pada pengumpulan alat bukti.

“Kita fokus dahulu, ini penyelidikan masih berprogres. Jadi memang secara detail substansinya, pihak-pihak yang dimintai keterangan siapa saja dan materinya apa, belum bisa kami sampaikan secara rinci,” tegasnya.

Meski demikian, KPK membuka diri terhadap informasi tambahan dari masyarakat terkait dugaan korupsi proyek bernilai triliunan rupiah tersebut. “Silakan menyampaikan kepada KPK. Kami membuka banyak kanal pengaduan, seperti email di pengaduan@kpk.go.id, Whistleblowing System (WBS), maupun saluran lainnya,” ujar Budi.

Sebagai informasi, total investasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) mencapai sekitar US$ 7,27 miliar atau setara Rp 120,38 triliun. Sebanyak 75% pendanaan berasal dari China Development Bank (CDB) yang memberikan pinjaman berbunga 2% per tahun.

Sebelumnya, Mahfud MD dan Luhut Binsar Pandjaitan turut berbicara mengenai proyek kereta cepat Whoosh. Dalam sebuah video di kanal YouTube-nya, Mahfud menyebut adanya dugaan mark up anggaran dalam pengadaan proyek tersebut.

“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per kilometer kereta Whoosh mencapai US$ 52 juta dolar. Namun, di China hanya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” ungkap Mahfud.

Sementara itu, Luhut yang pernah menjabat sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung juga sempat menyinggung proyek ini. Posisi tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 yang merevisi Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan proyek kereta cepat.

KPK memastikan akan terus mendalami kasus ini dan memproses setiap pihak yang dianggap perlu dimintai keterangan dalam rangka menegakkan hukum secara transparan.

Sumber: Beritasatu.com