IDI Kalbar 2025, Kesbangpol Targetkan Peningkatan Kualitas Demokrasi Daerah

Pontianak (Suara Kalbar) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 pada Selasa (7/10/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Azalea Room, Orchadz Ayani Pontianak itu menjadi forum untuk mengevaluasi capaian demokrasi sekaligus menyamakan persepsi antarpemangku kepentingan dalam pengumpulan, validasi, dan analisis data IDI.

Kepala Badan Kesbangpol Kalbar, Drs. Manto menegaskan bahwa IDI merupakan instrumen penting untuk mengukur kualitas demokrasi, baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Kita lebih ke evaluasi terhadap capaian yang telah kita capai. IDI juga menjadi salah satu indikator pembangunan bidang politik dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional,” ujarnya dalam sambutannya, pada Rapat Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025, yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalbar bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalbar di Azalea Room, Orchadz Ayani Pontianak, Selasa 7 Oktober 2025.

Ia mengatakan kegiatan ini juga menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 terkait penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah 2025–2045.

“Sejumlah target telah dituangkan dalam dokumen tersebut, termasuk peningkatan kualitas demokrasi daerah,” ujarnya.

Manto menegaskan pentingnya data yang valid dan terintegrasi sebagai dasar penilaian IDI.

“Tanpa dukungan data dari berbagai instansi termasuk media, KPU, Bawaslu, dan legislatif, maka angka IDI sangat tergantung pada kontribusi data yang masuk. Bisa saja pekerjaan besar sudah dilakukan, tapi kalau tidak terdata, skor IDI bisa rendah,” jelasnya.

Manto mengatakan untuk menyamakan persepsi untik penilaian IDI tahun 2025 ini, yang akan dipublikasikan pada tahun 2026.

“Kami berharap agar IDI di tahun 2025 ini mengalami peningkatan seperti peningkatan yang kita capai di tahun sebelumnya,” harapnya.

Rakor IDI ini, kata Manto, diikuti oleh sejumlah pihak, di antaranya Kelompok Kerja IDI Provinsi Kalbar, pimpinan lembaga instansi, unsur partai politik, media, pers, dan organisasi kemasyarakatan. Narasumber kegiatan berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Kesbangpol Provinsi Kalbar.

Gubernur Kalimantan Barat, diwakili Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Natalia Karyawati menegaskan pentingnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai instrumen untuk menilai perkembangan demokrasi di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah.

“IDI menilai sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui tiga aspek utama, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi,” ujarnya.

Menurut Natalia, melalui IDI dapat diketahui bagaimana kebebasan sipil dijalankan, sejauh mana partisipasi masyarakat terwujud, dan bagaimana lembaga pemerintahan serta politik bekerja secara demokratis.

Natalia mengapresiasi kerja keras seluruh pihak, terutama Pokja ID Kalbar, yang telah berhasil meningkatkan capaian Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2025.

“Kalbar berhasil naik dari peringkat ke-7 nasional pada tahun 2023 dengan nilai 81,69 poin menjadi peringkat ketiga nasional dengan skor 86,17 poin. Ini termasuk kategori tinggi di atas nilai 80,” ungkapnya.

Apresiasi atas capaian tersebut telah diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dalam Rakornas Indeks Demokrasi Indonesia yang berlangsung 25–27 September 2025 di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Natalia menambahkan, Kalimantan Barat sebagai provinsi yang majemuk memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga kualitas demokrasi.
“Keragaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat merupakan kekayaan daerah yang harus terus dipelihara dalam bingkai persatuan dan kesatuan,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas demokrasi tidak cukup hanya melalui pemilu lima tahunan, tetapi juga melalui perlindungan hak-hak sipil, partisipasi publik, serta transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintahan.

Natalia mengajak seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat untuk memperkuat kerja sama lintas sektor.

“Peningkatan kualitas demokrasi harus diarahkan untuk memperkuat persatuan dan memperkokoh kehidupan bermasyarakat yang damai, terbuka, dan saling menghargai,” katanya.

Ia berharap melalui rapat koordinasi tersebut, dapat dilakukan evaluasi atas capaian ID sebelumnya, identifikasi permasalahan, dan perumusan strategi untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi di Kalimantan Barat.

“Kami juga mendorong peningkatan kualitas verifikasi data dan diseminasi hasil ID agar menjadi bahan evaluasi kebijakan yang lebih baik, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Natalia.