Belanja Negara Efektif, APBN Kalbar 2025 Perkuat Ekonomi Daerah

Pontianak (Suara Kalbar) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat bersama Kementerian Keuangan Kalbar menyelenggarakan Konferensi Pers APBN KiTa edisi September.

Dalam agenda tersebut dipaparkan perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta kondisi perekonomian regional Kalimantan Barat hingga 31 Agustus 2025.

Kepala Kanwil DJPb Kalbar, Rahmat Mulyono, menyampaikan bahwa realisasi APBN di wilayah ini menunjukkan kinerja yang tetap terjaga meski menghadapi kontraksi di beberapa pos pendapatan. Total pendapatan negara tercatat Rp7,64 triliun, terkontraksi tipis 0,54% year on year (yoy). Sementara itu, belanja negara mencapai Rp18,59 triliun atau turun 8,84% (yoy).

“Belanja saat ini dikelola semakin efektif dan tepat sasaran untuk berkontribusi penuh terhadap perekonomian di Kalimantan Barat,” ujar Rahmat, Kamis (02/10/2025).

Dari sisi penerimaan, pajak yang terkumpul sebesar Rp6,15 triliun atau 54,74% dari target Rp11,23 triliun. Penurunan 5,04% (yoy) dipengaruhi kebijakan pemindahan kewajiban perpajakan ke kantor induk NPWP.
Sebaliknya, Bea dan Cukai menunjukkan lonjakan signifikan.

Realisasi penerimaan mencapai Rp419,54 miliar atau 157,79% dari target. Angka ini tumbuh 120,02% (yoy), didorong lonjakan penerimaan Bea Keluar, khususnya dari CPO, yang meningkat 328,03% (yoy). Penerimaan cukai juga naik seiring bertambahnya produksi rokok dan beroperasinya dua pabrik baru di Kalbar.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pun tumbuh positif. Hingga Agustus 2025, realisasi PNBP mencapai 98,95% dari target. Pertumbuhan paling menonjol terlihat pada Pendapatan BLU sebesar Rp407,30 miliar (naik 10,27%) dan PNBP Lainnya Rp485,38 miliar (naik 4,18%), hasil dari optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang sebelumnya idle.

Realisasi Belanja APBN Regional Kalbar terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp4,94 triliun (50,09% dari pagu) dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp13,64 triliun (61,67% dari pagu). Pemerintah Provinsi Kalbar menjadi penerima TKD terbesar, khususnya dari Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp1,44 triliun.

Kinerja APBD konsolidasi Kalbar juga cukup solid dengan pendapatan daerah Rp15,28 triliun (53,39% dari target) dan belanja Rp12,29 triliun (41,85%). Kondisi ini menghasilkan surplus Rp2,99 triliun dan SiLPA Rp3,59 triliun, menandakan sebagian pendapatan transfer pusat belum sepenuhnya dibelanjakan.

APBN Kalbar 2025 menunjukkan kontribusi nyata di berbagai sektor. Tunjangan Profesi Guru (TPG) tersalur Rp691,98 miliar kepada lebih dari 60.000 guru. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan di 233 SPPG dengan 559.239 penerima manfaat hingga September 2025.

Di sektor perumahan, KPR Sejahtera FLPP terealisasi Rp698,25 miliar untuk 5.379 unit rumah, dengan Kabupaten Kubu Raya menjadi penerima terbesar (3.307 unit).

Di sisi pembiayaan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersalur Rp2,84 triliun untuk 38.160 debitur, terbesar di Kabupaten Ketapang Rp348,64 miliar.

Selain itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp111,96 miliar untuk 23.479 debitur, mayoritas di sektor perdagangan.

Ekonomi Kalbar tumbuh 5,59% (yoy) pada triwulan II 2025 dengan inflasi terkendali di 2,13% (yoy), meski secara month to month tercatat deflasi 0,26% akibat panen serentak.

Indikator sosial pun menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan berada di 6,16%, lebih rendah dari rata-rata nasional, dengan Gini Ratio 0,316 (moderate). Tingkat pengangguran terbuka 4,23%, juga lebih rendah dari nasional.

Dari sisi perdagangan, Kalbar mencatat surplus US$96,35 juta pada Juli 2025, dengan ekspor US$139,96 juta melampaui impor US$43,61 juta. Sektor perkebunan rakyat turut menopang kesejahteraan petani dengan Nilai Tukar Petani (NTP) 167,85, tertinggi di regional Kalimantan dan melampaui capaian nasional. Namun, Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih rendah di angka 101,14 sehingga perlu perhatian lebih lanjut.

Secara keseluruhan, APBN 2025 di Kalimantan Barat tidak hanya menjaga stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat nyata kepada masyarakat melalui layanan dasar, pembiayaan usaha, hingga penyediaan hunian layak.

“APBN terus hadir untuk memperkuat pondasi ekonomi dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Barat,” pungkas Rahmat Mulyono.

Penulis: Fajar Bahari