Wacana Pemekaran Sambas Raya, Manto: Aspirasi Sudah Terdengar, Perlu Kajian Resmi

Pontianak (Suara Kalbar) – Ketua Persaudaraan Sambas Serantau (PASS) yang juga Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalbar, Manto, menegaskan bahwa wacana pembentukan Provinsi Sambas Raya masih membutuhkan pemenuhan sejumlah persyaratan penting. Salah satunya adalah penambahan minimal dua kabupaten baru agar memenuhi syarat terbentuknya sebuah provinsi.

“Ini memerlukan persyaratan paling tidak dua kali pemekaran lagi, perlu tambahan dua kabupaten lagi baru bisa terbentuk. Kalau wacana itu sebetulnya sudah disambut oleh beberapa tokoh masyarakat. Mereka sudah melakukan kajian, namun secara formal itu mesti dilakukan dari kabupaten masing-masing,” jelasnya, Minggu (07/09/2025).

Manto menyebut, aspirasi untuk pemekaran daerah otonom baru (DOB) sudah mulai terdengar di beberapa wilayah. Di Kabupaten Sambas, setidaknya ada dua usulan pembentukan kabupaten baru, sementara di Bengkayang terdapat potensi penambahan satu kabupaten baru.

“Setidaknya yang sudah terdengar aspirasinya di Kabupaten Sambas sendiri saat ini ada dua tambahan yang diusulkan untuk jadi daerah otonom baru. Di Kabupaten Bengkayang potensial untuk nambah satu kabupaten baru,” ujarnya.

Menurutnya, peluang pembentukan Provinsi Sambas Raya akan terbuka lebar apabila terdapat tambahan dua kabupaten, baik dari Sambas maupun dari kabupaten lain di sekitarnya. Hal ini asalkan pemerintah pusat tidak menerapkan moratorium pemekaran daerah.

“Kalau seandainya dapat nambah dua saja, apakah itu yang dapat tambahan dua dari Kabupaten Sambas maupun dari kabupaten yang lain, potensi untuk membentuk provinsi baru itu ada sangat dibuka sepanjang tidak moratorium,” tegas Manto.

Lebih lanjut, Manto menjelaskan bahwa wilayah yang berpotensi dimekarkan di Kabupaten Sambas adalah bagian selatan, yakni Pemangkat dan sekitarnya, serta bagian utara yang mencakup Sekura, Jawai, Paloh, Galing, dan wilayah sekitarnya. Aspirasi ini berkembang di tengah masyarakat, meski secara resmi usulan tersebut masih menunggu kajian formal dari pemerintah kabupaten.

“Itu aspirasi yang berkembang saat ini, tapi kajian resmi mesti keluar dari bagian pemerintahan masing-masing kabupaten,” pungkasnya.

Penulis: Fajar Bahari

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS