Dua Kades di Sambas Terjerat Kasus Dugaan Penggelapan Dana Desa

Sambas (Suara Kalbar) – Plh Inspektur Kabupaten Sambas, Husnadi Husin, membenarkan bahwa saat ini terdapat dua Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Sambas yang tengah terjerat kasus dugaan penggelapan dana desa. Kasus ini menjadi perhatian serius mengingat dana desa merupakan sumber utama pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Ia menjelaskan, kedua kepala desa tersebut masih diminta untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara mengembalikan kerugian keuangan negara. Tenggat waktu yang diberikan adalah dua bulan sejak Agustus 2025, sehingga masa jatuh tempo akan berakhir pada akhir Oktober mendatang.

“Sesuai mekanisme penyelesaian pengembalian selama 60 hari, kita tunggu saja sampai jatuh tempo. Jika setelah 60 hari tidak dipenuhi, maka akan dilakukan mekanisme selanjutnya sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya, Selasa (30/9/2025).

Menurut Husnadi, langkah yang diambil Inspektorat ini merupakan upaya penyelamatan keuangan negara. Mekanisme pengembalian 60 hari dimaksudkan agar pihak yang bersangkutan memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab.

Meski demikian, ia menekankan bahwa aturan harus tetap ditegakkan. Apabila hingga batas waktu yang ditentukan pengembalian kerugian keuangan negara tidak dilakukan, maka tahapan hukum dan sanksi administratif akan diterapkan sesuai prosedur.

Ia juga memberikan himbauan kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Sambas agar lebih berhati-hati dan disiplin dalam mengelola dana desa.

Ia meminta agar seluruh aturan yang berlaku dipatuhi, serta menghindari penggunaan dana untuk hal-hal yang tidak sesuai peruntukannya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan penggunaan dana desa.

“Pelibatan masyarakat dapat memperkuat transparansi sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam pengelolaan dana desa,” tutupnya.

Penulis: Serawati