Klarifikasi Kades Sungai Bemban: Hasil Sawit Kembali ke Masyarakat

Kubu Raya (Suara Kalbar) – Menanggapi isu yang beredar yang menimpa dirinya Kepala Desa Sungai Bemban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Edi Candra memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang menimpa dirinya sejak beberapa waktu terakhir.

Edi Candra mengatakan bahwa pada tahun 2021, setelah penegasan batas desa, Desa Sungai Bemban memperoleh tambahan lahan kurang lebih sekitar 111,6 hektare yang masuk ke wilayah administrasi desa. Lahan tersebut masih termasuk dalam HGU PT. Rezeki Kencana, sehingga belum berstatus tanah kas desa.

“Hasil kebun sawit dari lahan ini dikelola oleh Koperasi KSU Anugerah Raya lalu diserahkan kepada pemerintah desa. Berdasarkan Musyawarah Desa (Musdes), hasil tersebut dimanfaatkan dibagikan langsung kepada masyarakat, dengan teknis pelaksanaan melalui ketua RT yang mengantarkan hasil tersebut ke rumah-rumah warga, tidak hanya itu hasil tersebut kurang lebih 45 hektar dipergunakan untuk mendukung pembangunan desa,” kata Edi Minggu (24/08/2025) siang

Dirinya melanjutkan sebelum dirinya menjabat, Desa Sungai Bemban tidak pernah mendapat tambahan dana dari hasil sawit untuk masyarakat umum. Dana yang dibagikan sebelumnya hanya berasal dari potongan anggota kaplingan pribadi, yang kerap menimbulkan keberatan.

“Alhamdulillah, setelah penyelesaian batas desa, ada penambahan lahan kemitraan yang hasilnya dapat dinikmati masyarakat umum dan mendukung pembangunan desa. Niat saya hanya memperjuangkan kepentingan bersama, bukan pribadi,” ungkapnya.

Edi menuturkna Perjuangan ini memberi keadilan bagi semua pihak masyarakat umum terbantu, pembangunan desa berjalan, dan anggota kaplingan pribadi pun hasilnya meningkat
perjuangan mendapatkan tambahan lahan ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi akan menjadi warisan jangka panjang bagi desa.

“Manfaat ini akan dirasakan sampai kapan pun, bahkan oleh anak dan cucu kita di masa depan,Pemerintah desa selalu melaporkan hasil sawit secara terbuka dalam Musdes,” tuturnya.

Dalam forum itu, pemerintah desa membagikan daftar kegiatan dan pemasukan kepada seluruh peserta. Daftar tersebut bisa langsung dikoreksi, ditinjau di lokasi kegiatan, bahkan dicoret jika ada yang dianggap tidak sesuai.Dengan begitu, masyarakat bisa meninjau langsung hasil pembangunan di lapangan.

“Mereka tahu pasti bahwa dana yang dikelola dipakai untuk membangun fasilitas desa, bukan hal lain. bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang dijalankan pemerintah desa selalu berlandaskan hasil Musyawarah Desa (Musdes), bukan keputusan pribadi,” paparnya

Dalam Musdes juga dibahas usulan menjadikan hasil sawit sebagai PADes melalui Perdes. Namun, 99% peserta menolak karena dana pembangunan dikhawatirkan menjadi tidak fleksibel.

“Contoh, jika ada jembatan rusak yang harus segera diperbaiki, sementara APBDes tidak ada posnya, maka kita harus menunggu APBDes Perubahan. Dengan mekanisme sekarang, masyarakat bisa lebih cepat merasakan manfaat,” ujar Edi.

Terkait hasil pemeriksaan, Inspektorat Kabupaten Kubu Raya memberikan sejumlah catatan administratif atas penggunaan dana hasil sawit.

“Saya menerima temuan ini dengan lapang dada. Saya tegaskan, saya tidak pernah berniat melakukan korupsi. Jika ada kekurangan, itu semata karena keawaman saya dalam hal administrasi, bukan niat memperkaya diri. Semua rekomendasi Inspektorat akan kami tindaklanjuti agar administrasi desa lebih tertib,” jelasnya.

Dirinya menambahkan jika hasil Musyawarah Desa yang dijalankan bersama dianggap salah, dan membuat pihaknya harus menanggung beban serta berkorban demi masyarakat, Edi mengaku ikhlas menerimanya.

“Dengan kerendahan hati saya tegaskan: tidak ada dana APBDes yang disalahgunakan, tidak ada kerugian negara. Yang ada hanyalah hasil perjuangan bersama yang kembali kepada masyarakat dan pembangunan, sementara administrasinya memang harus kita benahi,” tutupnya.

Penulis: Yati

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS