Aksi Demo Warga Desa Belimbing, Ini Tanggapan Ketua Komisi I DPRD Bengkayang

Bengkayang (Suara Kalbar) – Ketua Komisi I DPRD Bengkayang, Petrus angkat bicara menyikapi aksi unjukrasa masyarakat Desa Belimbing, Kecamatan Lumar, Senin pagi (11/8/2025) yang menuntut transparansi dana desa setempat.

Legislator Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Ini menegaskan, kepala desa yang dipilih langsung oleh rakyat harus menepati komitmen dan janji kepada masyarakat, termasuk mengedepankan keterbukaan anggaran dan akuntabilitas.

“Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dialokasikan pemerintah untuk pembangunan desa dan gaji perangkat desa, BPD, serta lembaga desa. Penggunaannya harus transparan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sehingga tidak boleh ada realisasi anggaran yang ditutup-tutupi,” tegas Petrus.

Ia juga menyatakan dukungan penuh DPRD, khususnya Komisi I, terhadap sikap kritis masyarakat. “Ini langkah baik dalam negara demokrasi. Aksi harus dilakukan secara damai, kondusif, dan tidak anarkis, dengan cara tepat dan bijak menyampaikan tuntutan,” ujarnya.

Petrus menekankan, dengan telah disepakatinya lima poin tuntutan, kepala desa bersama BPD dan perangkatnya berkewajiban merealisasikannya.

Diberitakan sebelumnya, Puluhan warga Dusun Sempayuk menggelar aksi damai di depan Kantor Desa Senin pukul 09.30 WIB.

Aksi ini berlangsung dengan pengawasan ketat dari jajaran Kepolisian Resor Bengkayang. Turut hadir Camat Lumar, Danramil Ledo, Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, serta sejumlah masyarakat.

Penulis: Kurnadi

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS