GAPKI Dukung Desa Mandiri Peduli Gambut, Kolaborasi Pelestarian Lingkungan dan Pemberdayaan Ekonomi

Jakarta (Suara Kalbar)  – Pelestarian ekosistem gambut yang memiliki peran penting sebagai penyerap karbon mendapat perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Di sisi lain, lahan gambut juga telah lama menjadi sumber kehidupan masyarakat, terutama sebagai lahan pertanian. Menyelaraskan kedua kepentingan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengembangkan program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG), dengan pendekatan kolaboratif berbasis ekonomi berkelanjutan.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyatakan komitmennya dalam mendukung penuh pelaksanaan program DMPG. Dukungan tersebut ditegaskan dalam ajang Expo Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang berlangsung di Jakarta Convention Center, Senin (24/6/2025).

“Melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi, masyarakat bisa bertani sepanjang tahun tanpa harus membuka lahan baru dengan cara membakar,” ujar Bandung Sahari, Ketua Bidang Sustainability GAPKI.

Menurut Bandung, program DMPG menjadi contoh nyata sinergi antara pelestarian lingkungan, edukasi masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Ia menekankan bahwa keberhasilan pelestarian gambut tidak bisa dilepaskan dari solusi atas kebutuhan sosial masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

“Kita bicara pelestarian gambut, tapi masyarakat justru bertanya, ‘besok makan apa?’ Maka solusinya harus mempertimbangkan aspek sosial dan kebutuhan riil masyarakat,” tambahnya.

Beberapa inisiatif nyata dari perusahaan-perusahaan anggota GAPKI di kawasan gambut antara lain, Kolaborasi riset dan konservasi bersama Himpunan Gambut Indonesia (HGI), Pembentukan lebih dari 700 Kelompok Peduli Api (KPA) sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan, Pengembangan usaha ekonomi produktif seperti produksi ikan salai, pelatihan penangkapan ikan tradisional, budidaya lebah madu, dan penanaman semangka dengan sistem manajemen air terpadu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan

Sementara itu, Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG) KLHK, Edy Nugroho Santoso, menyampaikan bahwa luas lahan gambut di Indonesia saat ini mencapai 24,66 juta hektare berdasarkan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional tahun 2017.

Edy menyebut bahwa program DMPG tidak hanya menekankan aspek ekonomi, namun juga sangat efektif dalam pencegahan kebakaran.

“Dari 332 desa DMPG, hanya 3 desa yang mengalami kebakaran. Ini bukti bahwa pendekatan ini berhasil. Karena itu, kami mengajak pelaku usaha untuk mempercepat implementasinya,” ungkap Edy.

Program DMPG dirancang KLHK dengan tiga fokus utama, Rewetting – Pengelolaan air dan pembasahan lahan gambut melalui pembangunan sekat kanal, Revegetasi – Penanaman kembali dengan tanaman lokal yang memiliki nilai ekonomi dan Revitalisasi – Peningkatan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat

Edy menambahkan, program ini juga memberikan manfaat nyata bagi perusahaan karena mampu menekan biaya pemadaman kebakaran dan meminimalkan risiko sanksi hukum.

“Saat ini sudah ada 400 perusahaan yang bersiap menyusun dokumen pemulihan ekosistem gambut. Nantinya, GAPKI akan menjadi mitra strategis dalam mendampingi pelaksanaannya,” pungkasnya.

Program DMPG menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi masyarakat bukan dua hal yang saling bertentangan. Dengan kolaborasi berbagai pihak, keduanya justru bisa berjalan berdampingan dan saling menguatkan.

Sumber: sawitindonesia.com

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS