Krisantus Kurniawan Ingatkan Jangan Jadikan Peladang Kecil Kambing Hitam Terkait Karhutla

Pontianak (Suara Kalbar) – Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Krisantus Kurniawan, menegaskan pentingnya pendekatan yang adil dan preventif dalam penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya yang melibatkan masyarakat adat dan peladang kecil.

Hal ini disampaikannya dalam apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalbar yang digelar di Kantor Gubernur Kalbar pada Kamis (05/06/2025).

Apel ini turut dihadiri oleh Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kehutanan RI, Sulaiman Umar Siddiq, serta sejumlah pejabat dari pemerintah daerah.

“Apel ini tentu saya berharap bukannya sekadar apel, tetapi bentuk kesiapsiagaan kita menghadapi musim kemarau. Dan Kalimantan Barat ini termasuk daerah yang rentan terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” ujar Krisantus pada sesi press conference.

Krisantus juga menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan kearifan lokal, terutama di wilayah perhuluan yang masih menjalankan praktik ladang berpindah.

“Karena di sini ada kearifan lokal. Terutama di daerah perhuluan. Yaitu ladang berpindah. Nah ini, ini caranya mesti membakar,” ujarnya.

Mengakui sebagai putra daerah yang berasal dari perhuluan, Krisantus mengaku memahami betul pelaksanaan ladang berpindah secara tradisional. Ia menekankan bahwa kearifan lokal semacam itu perlu pendekatan yang tidak semata-mata represif, melainkan juga preventif dan berkeadilan.

“Nanti tentu kita akan menegakkan hukum. Kita akan tegakkan hukum seadil-adilnya. Terhadap kearifan lokal ini, tentu ada pendekatan khusus yang harus kita lakukan. Tindakan preventif,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan keprihatinan atas seringnya peladang kecil dijadikan kambing hitam dalam kasus karhutla diduga lokasi mereka tidak jauh dari area perusahaan besar.

“Sering terjadi banyak peladang buka ladang berapa meter persegi ini menjadi kambing hitam perusahaan-perusahaan besar yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi kami punya 400 perkebunan, ada sekitar 600 tambang. Dan ladang-ladang masyarakat ini tidak jauh tempatnya dari perusahaan-perusahaan tersebut. Sering sekali terjadi bahwa peladang-peladang kecil ini dijadikan kambing hitam,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari pemerintah daerah, ia menegaskan komitmen untuk melindungi masyarakat kecil dari kriminalisasi yang tidak adil.

“Jadi saya sebagai Pak Gubernur (Ria Norsan) dan saya sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kalbar, tentu kami harus mengayomi ini. Kami tidak ingin masyarakat kecil jadi sasaran terhadap penegakan hukum yang kita lakukan secara krisis tanpa melakukan pendekatan preventif,” pungkasnya.

Penulis: Maria

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS