Deputi Gubernur BI Dipanggil KPK Terkait Dugaan Korupsi CSR Triliunan Rupiah

Jakarta (Suara Kalbar)- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta pada Kamis, 19 Juni 2025, terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) yang menyeret sejumlah nama termasuk anggota DPR.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi bahwa Filianingsih dipanggil untuk memberikan keterangan penting guna mengungkap aliran dana CSR Bank Indonesia serta peruntukkannya.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan, pemeriksaan terhadap Filianingsih Hendarta dilakukan untuk mengungkap aliran dan penggunaan dana CSR BI. “Permintaan keterangan untuk besok,” ujar Setyo saat dikonfirmasi, Rabu (18/6/2025).

KPK berharap Filianingsih hadir memenuhi panggilan karena keterangannya dinilai dapat memperjelas konstruksi perkara yang tengah ditangani penyidik.

Meski demikian, KPK belum mengungkap detail materi yang akan didalami dalam pemeriksaan tersebut. Hasilnya akan disampaikan setelah pemeriksaan berlangsung.

Sebelumnya, KPK mengungkap, dana CSR Bank Indonesia yang disalurkan ke Komisi XI DPR mencapai triliunan rupiah. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur menyebut, dana tersebut sedang ditelusuri karena diduga terjadi penyimpangan dalam penggunaannya.

“Triliunan ya. Jumlah pasnya nanti ya,” kata Asep, Rabu (22/1/2025).

Dalam penelusuran, KPK mendalami keterangan mantan anggota DPR Satori (S), yang menyebut seluruh anggota Komisi XI DPR menerima dana CSR tersebut. Dana itu kemudian ditampung dalam bentuk yayasan.

“Berdasarkan keterangan dari saudara S, bahwa seluruh anggota Komisi XI menerima CSR. Itu yang sedang kita dalami,” jelas Asep.

Asep menegaskan, fokus penyidikan adalah penyimpangan penggunaan dana CSR. KPK menduga dana yang disalurkan melalui yayasan tersebut tidak digunakan sesuai peruntukkannya.

“CSR yang diberikan pada penyelenggara negara melalui yayasan tidak sesuai peruntukkannya. Harusnya untuk pembangunan sekolah, malah digunakan untuk hal lain,” ujar Asep.

KPK saat ini memetakan siapa saja pihak yang terlibat dalam penyimpangan tersebut. Jika dana digunakan sesuai amanat, maka tidak termasuk pelanggaran. Namun, penyidik telah menemukan indikasi kuat penyalahgunaan.

Sumber: Beritasatu.com

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS