Bupati Erlina Tegaskan Bahaya Perdagangan Manusia dan TKI Ilegal, Ajak Masyarakat Melek Informasi

Mempawah (Suara Kalbar) – Bupati Mempawah Erlina turut hadir dalam Deklarasi Anti-TPPO yang digelar di Aula Mapolda Kalbar, Jumat (20/6/2025).

Kegiatan dihadiri Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, Gubernur Kalbar Ria Norsan, Wakapolda Brigjen Pol. Roma Hutajulu, beberapa kepala daerah di Kalimantan Barat, serta berbagai pemangku kepentingan.

Deklarasi ini menjadi momen penting menegaskan komitmen bersama melawan perdagangan manusia dan pengiriman TKI ilegal.

Dalam pernyataannya, Bupati Erlina menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat, terutama perempuan dan anak muda, dari bujuk rayu sindikat perdagangan orang.

Menurutnya, masyarakat perlu dibekali pemahaman tentang migrasi aman dan prosedural agar tidak terjerumus menjadi korban eksploitasi.

“Saya selalu mengingatkan, terutama kepada generasi muda dan para perempuan, bahwa menjadi TKW atau TKI harus melalui prosedur resmi dan aman. Jangan percaya iming-iming gaji besar dari calo. Sekali salah langkah, bisa terjebak dalam situasi yang sangat membahayakan,” ungkap Erlina.

Ia juga mengungkapkan bahwa di Kabupaten Mempawah sendiri, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kasus TKI bermasalah di luar negeri.

Mereka sempat mengalami kesulitan hukum dan perlakuan tidak manusiawi karena berangkat tanpa dokumen resmi. Beruntung, para korban akhirnya berhasil diselamatkan oleh aparat berwajib melalui kerja sama lintas negara.

“Ini bukan isu yang jauh dari kita. Di Mempawah juga pernah ada warga yang berangkat secara ilegal dan kemudian mengalami masalah di luar negeri. Alhamdulillah, mereka berhasil diselamatkan,” ujarnya.

“Karena itu, edukasi harus terus dilakukan agar masyarakat paham bahwa keselamatan dan martabat tidak bisa ditukar dengan jalan pintas,” ujar Bupati yang dikenal sebagai figur pemimpin yang peduli dan dekat dengan rakyatnya.

Erlina menambahkan, tantangan Kalimantan Barat sebagai daerah perbatasan menjadikan isu perdagangan manusia semakin kompleks. Jalur-jalur tidak resmi atau yang dikenal sebagai “jalur tikus” menjadi celah rawan yang dimanfaatkan sindikat untuk mengirim PMI ilegal ke luar negeri.

“Masyarakat perlu tahu bahwa negara hadir untuk melindungi. Tapi perlindungan itu tidak bisa bekerja sendirian. Harus ada kesadaran dari warga untuk memilih jalur legal. Karena yang kita pertaruhkan bukan hanya pekerjaan, tapi masa depan, martabat, bahkan nyawa,” tegas dia lagi.

Erlina juga mendukung langkah pemerintah pusat dan Kementerian P2MI dalam membangun shelter pekerja migran di wilayah perbatasan serta memperkuat sosialisasi di tingkat desa.

Baginya, satu nyawa yang terselamatkan dari jerat TPPO adalah satu harapan yang diselamatkan untuk masa depan bangsa.

Erlina ungin masyarakat Kalbar termasuk Mempawah boleh sukses di luar negeri, tapi harus lewat jalur yang benar. Jangan gadaikan keselamatan dan membuat keluarga khawatir hanya karena tergoda jalan pintas.

“Saya percaya, dengan informasi yang benar dan pendampingan yang tepat, masyarakat kita bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan,” tutupnya.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS