BPKP Temukan Sejumlah Kendala dalam Pelaksanaan Program MBG di Kalbar

Pontianak (Suara Kalbar) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif strategis pemerintah dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan kompetitif melalui pemenuhan gizi seimbang sejak dini. Namun, pelaksanaan program ini di Kalimantan Barat masih menghadapi sejumlah tantangan.

Hal tersebut diungkapkan Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Mujiyanto, saat menyampaikan hasil pengawasan triwulan I tahun 2025 terhadap implementasi program MBG di Kalbar.

“Berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan I 2025, BPKP menemukan beberapa permasalahan, seperti pengelolaan keuangan yang belum optimal, rendahnya kompetensi SDM, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan sebaran dapur layanan yang belum merata,” kata Mujiyanto Rabu (21/05/2025) siang.

Mujianto menjelaskan kegiatan pengawasan BPKP mencakup pada tiga proses bisnis program MBG, yaitu fase pengadaan, produksi dan distribusi, serta konsumsi. Masing-masing fase tersebut memiliki risiko yang perlu dimitigasi secara partisipatif, seperti ketersediaan mitra, profesionalitas mitra, ketersediaan bahan pangan, pengelolaan sanitasi dan limbah, serta keamanan pangan.

“Peran kami adalah memastikan bahwa program-program yang berkaitan dengan MBG ini dapat berhasil, yang bukan hanya dari aspek fisik pelaksanaan, tetapi juga akuntabilitasnya,” paparnya.

Adanya hal tersebut BPKP dan SPPG diharapkan dapat menggali semua permasalahan dan hambatan serta bisa mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang mungkin terjadi.
Serta petugas SPPG untuk memberanikan diri sesegera mungkin mengukur kemampuannya untuk menilai mana pekerjaan yang dapat diatasi oleh dirinya sendiri dan mana yang perlu dimintakan bantuannya dari pihak lain.

Penulis: Yati

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS