Bonus Demografi yang Terancam dan Jalan Keluar dari Krisis Pengangguran

Oleh:Agustin Pratiwi

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Kalimantan Barat mencatat lonjakan jumlah penduduk usia kerja yang mencapai 4,31 juta jiwa pada Februari 2025 (antaranews.com 6/5/2025). Namun, di balik angka besar ini, tersimpan keresahan yang tak bisa diabaikan. Meskipun jumlah penduduk usia kerja meningkat, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga ikut naik tipis menjadi 4,23 persen, sementara persentase setengah penganggur melonjak hingga 2,76 persen poin. Ini menunjukkan banyak penduduk yang bekerja tidak dalam jam penuh yang hal ini mencerminkan adanya masalah serius dalam sektor ketenagakerjaan.

Kepala BPS Kalbar, Muh Saichudin, menilai kondisi ini sebagai tantangan sekaligus peluang. Jika pemerintah mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja, memperluas lapangan kerja formal, dan menyediakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, bonus demografi justru bisa menjadi kekuatan besar untuk mendorong tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Sayangnya, realitas yang ada di lapangan justru jauh dari optimisme itu.

Berdasarkan analisis Harian Kompas terhadap data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS selama 15 tahun terakhir (2009–2024), terlihat adanya tren penurunan dalam penciptaan lapangan kerja formal. Akibatnya, angka pengangguran terus membengkak karena semakin sempitnya peluang kerja yang tersedia. Ironisnya, di tengah masalah ini, negara malah semakin membuka pintu lebar-lebar bagi investor asing beserta rombongan pekerjanya, yang pada akhirnya mempersempit kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Persaingan yang terjadi pun menjadi semakin tidak seimbang, meninggalkan banyak rakyat dalam kondisi sulit mencari pekerjaan yang layak.

Kondisi ketenagakerjaan saat ini diperburuk oleh ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Kurikulum yang serba campur aduk membuat generasi muda kesulitan menguasai keahlian secara mendalam, sehingga lulusan yang dihasilkan sering kali tidak mampu menjawab tuntutan pasar. Akibatnya, jurang pemisah antara dunia pendidikan dan dunia kerja semakin lebar, sementara kebutuhan pasar tenaga kerja tak kunjung terpenuhi.

Fenomena ini menjadi salah satu potret buram sistem kapitalisme, di mana negara lebih sibuk melayani kepentingan para pemodal daripada mengurus kesejahteraan rakyatnya. Investasi asing memang terdengar menggiurkan secara angka, tetapi pada kenyataannya, rakyat lokal justru tersingkir dari prioritas pembangunan. Negara kesulitan menyediakan lapangan kerja yang memadai, sementara rakyat dipaksa bersaing dalam sistem yang tidak adil dan penuh ketimpangan.

Berbeda dengan kapitalisme, Islam menawarkan konsep yang jauh lebih adil dan menyejahterakan. Dalam Islam, negara bukan hanya pengatur, tetapi juga penanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda, “Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat, dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya” (HR. Bukhari). Prinsip ini menjadi pondasi utama dalam sistem pemerintahan Islam yang disebut Khilafah, negara dalam sistem Islam akan benar-benar memikul amanah pengurusan rakyat, bukan sekadar melontarkan janji kosong sebab landasan keimanan dengan kesadaran semua akan dimintai pertanggungjawaban mewarnai kehidupan para pemangku kebijakan.

Dalam praktiknya, khilafah wajib memenuhi kebutuhan pokok setiap individu, termasuk menyediakan lapangan kerja yang layak. Sumber daya alam dikelola secara mandiri, tanpa ketergantungan pada investor asing, dan hasilnya dimasukkan ke Baitul Maal untuk memenuhi berbagai kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan pengelolaan yang efisien dan berkeadilan, lapangan kerja tercipta secara luas, dan pendidikan diarahkan untuk melahirkan tenaga kerja yang siap pakai sesuai kebutuhan pasar.

Lebih dari itu, khilafah dengan tegas menolak investasi asing yang dapat mengancam kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Konsep kemandirian inilah yang menciptakan kekuatan ekonomi sejati, menjadikan negeri stabil, rakyat sejahtera, dan pengangguran dapat ditekan secara sistematis.

Di bawah naungan Islam, kesejahteraan bukan hanya angan-angan, melainkan janji yang diwujudkan. Lapangan kerja melimpah, kehidupan penuh keberkahan, dan rakyat hidup tenang dalam sistem yang menempatkan kepentingan umat di atas segalanya. Inilah gambaran kehidupan ideal yang hanya dapat terwujud melalui penerapan syariat Islam secara menyeluruh.

*Penulis adalah Aktivis Muslimah Kalimantan Barat

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS